Golkar Sebut Biaya Ideal Pendidikan Rp18 Juta, Dana BOS Cuma Rp900 Ribu

JAKARTA — Fraksi Partai Golkar memicu diskusi panas dengan mengangkat hasil kajian internal yang menyebut biaya layak pendidikan nasional menyentuh Rp18 juta per siswa per tahun. Angka itu langsung menuai sorotan karena terlampau jomplang dengan realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang dasar yang baru Rp900 ribu per siswa per tahun.

Ketua Fraksi Golkar Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senin (13/7), menegaskan hitung-hitungan tersebut bukan sekadar wacana. Menurutnya, partai sengaja mengukur ulang biaya satuan siswa agar pemerintah punya basis lebih kukuh dalam merancang kebijakan pembiayaan. Pendidikan semestinya menjadi tuas mobilitas vertikal dan pemicu lompatan peradaban, tapi itu hanya mungkin jika pendanaannya beres.

Tiga Lapisan Biaya yang Sering Luput

Sarmuji menjelaskan, kajian Golkar tidak sekadar menjumlah ongkos operasional rutin. Ada tiga lapis pengeluaran yang dihitung. Pertama, belanja operasional sekolah yang tampak di permukaan. Kedua, beban yang ditanggung keluarga—biaya transportasi, buku, seragam, dan kebutuhan les tambahan yang kerap tak masuk kalkulasi resmi. Ketiga, pengeluaran tersembunyi, termasuk yang selama ini dipikul guru secara pribadi.

“Dengan pendekatan multi-layer ini, kami memotret kebutuhan riil dari hulu ke hilir. Inilah yang membuat angka kami lebih tinggi dibanding studi lain yang mungkin berhenti di biaya operasional pokok,” urainya. Golkar menemukan bahwa total biaya yang harus ditanggung semua pihak—negara, keluarga, dan masyarakat—mencapai kisaran Rp18 juta per siswa setiap tahunnya.

Kontribusi BOS Baru Sekitar 5 Persen

Senjangnya terasa ketika angka ideal itu disandingkan dengan realisasi BOS. Saat ini, dana BOS untuk sekolah dasar hanya Rp900 ribu per siswa per tahun. Jumlah itu baru menyentuh tak lebih dari 5 persen kebutuhan yang oleh Golkar dianggap layak untuk menyokong pendidikan berkualitas.

Sarmuji mengakui bahwa hitung-hitungan ini mungkin memunculkan perdebatan. “Ini versi Fraksi Golkar. Standar kelayakannya bisa jadi berbeda dengan kajian yang lain. Ada yang menyebut Rp3 juta, ada yang Rp6 juta. Tapi kami menghitung lapisan biaya yang kerap dilupakan,” katanya. Gap hingga 95 persen ini, kata dia, adalah alarm keras bagi pengambil kebijakan. Tanpa tambahan anggaran yang signifikan, sulit berharap sekolah mampu mencetak SDM siap bersaing di panggung global.

Desakan Evaluasi dan Target Negara Maju

Golkar lantas mendorong pemerintah untuk segera meninjau ulang besaran biaya satuan pendidikan nasional. Langkah ini dianggap urgen di tengah ambisi Indonesia menuju status negara maju. Pendidikan menjadi fondasi, tapi pondasi rapuh hanya akan memproduksi generasi dengan daya saing terbatas.

Pembenahan tata kelola dan alokasi anggaran pendidikan disebut Sarmuji sebagai pekerjaan rumah bersama. Ia berharap hasil kajian ini menjadi ancar-ancar bagi DPR dan pemerintah dalam menyusun pagu indikatif pendidikan di masa mendatang, termasuk merevisi skema BOS agar lebih menggigit di lapangan. Perdebatan mengenai angka pasti mungkin berlanjut, namun pesan utamanya sudah jelas: kebutuhan riil pendidikan masih jauh panggang dari api anggaran.

Baca juga:

• Gianni Infantino: Teknologi dan AI Akan Ubah Masa Depan Sepak Bola
• 10 Pohon Buah Pendek Lebat Buahnya, Cocok buat Pekarangan Mungil