Gaza City, BRAMANYA — Pemerintahan De Facto Hamas Bubar Total, NCAG Resmi Berdiri

GAZA CITY, PALESTINA — Pemerintahan de facto Hamas di Jalur Gaza resmi bubar total pada Selasa (6/1/2026), setelah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) dilantik dalam sebuah upacara tertutup di Kota Gaza. NCAG kini mengambil alih seluruh fungsi administratif dan pelayanan publik di wilayah kantong yang hancur akibat perang selama 15 bulan. Pembentukan badan transisi ini merupakan implementasi langsung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang disahkan pada 2 Januari 2026, sebagai bagian dari paket rencana perdamaian 20 poin yang digagas Amerika Serikat.

• NCAG resmi beroperasi per 5 Januari 2026, menggantikan seluruh struktur pemerintahan Hamas.
• Resolusi DK PBB 2803 menjadi dasar hukum internasional, disahkan dengan 14 suara setuju dan 1 abstain.
• Rencana perdamaian 20 poin diusulkan AS pada Desember 2025, mencakup genjatan senjata permanen, rekonstruksi, dan pengelolaan sipil Gaza.
• NCAG dipimpin oleh tiga komisioner independen yang disepakati oleh Mesir, Qatar, dan Otoritas Palestina.
• 3.200 personel keamanan netral diterjunkan untuk menjaga stabilitas selama transisi.

Kronologi Runtuhnya Hamas dan Lahirnya NCAG

Berikut adalah urutan peristiwa kunci yang mengarah pada pembentukan NCAG, yang menandai babak baru Gaza pasca-Hamas:

1. 15 Desember 2025 – Inisiatif Perdamaian AS
   Menteri Luar Negeri AS secara resmi mengajukan rencana perdamaian 20 poin kepada Dewan Keamanan PBB, mencakup gencatan senjata segera, penarikan penuh pasukan Israel, pembentukan badan administrasi sipil sementara, dan peta jalan menuju pemilu.
2. 28 Desember 2025 – Gencatan Senjata Disepakati
   Hamas dan Israel menyetujui gencatan senjata tanpa syarat setelah mediasi intensif Mesir dan Qatar. Kedua pihak menyatakan kesediaan untuk menerima kehadiran administrator netral pasca-konflik.
3. 2 Januari 2026 – Resolusi DK PBB 2803 Disahkan
   DK PBB mengesahkan resolusi yang mengikat, membentuk kerangka hukum bagi transisi kekuasaan di Gaza. Resolusi menetapkan mandat NCAG selama 18 bulan, dengan kemungkinan perpanjangan maksimal satu tahun.
4. 3–4 Januari 2026 – Penunjukan Komisioner NCAG
   Panel seleksi yang terdiri dari utusan PBB, Liga Arab, dan OKI menetapkan tiga komisioner: Dr. Mahmoud Al-Sayed (ekonom independen, Gaza), Leila Barakat (mantan birokrat PBB, Yordania), dan Jenderal (Purn.) Sameh Fawzi (tokoh militer netral asal Mesir).
5. 5 Januari 2026 – Penyerahan Kekuasaan
   Seluruh pejabat Hamas di kementerian dan lembaga sipil menandatangani surat pengunduran diri kolektif. NCAG langsung mengambil alih 12 kementerian fungsional dan seluruh layanan esensial.
6. 6 Januari 2026 – Pelantikan Resmi dan Bubarnya Pemerintahan Hamas
   Upacara simbolis di balai kota Gaza menandai berakhirnya rezim Hamas secara legal-formal. Bendera NCAG—menampilkan simbol zaitun dan peta Gaza di atas latar putih—dikibarkan di seluruh fasilitas publik.

Struktur dan Mandat NCAG

Tiga Komisioner Utama
NCAG dipimpin oleh dewan tiga komisioner dengan pembagian tugas: Urusan Sipil & Pelayanan Publik (Dr. Mahmoud Al-Sayed), Administrasi & Hukum (Leila Barakat), serta Keamanan & Rekonstruksi (Jenderal Fawzi). Setiap keputusan mensyaratkan konsensus. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan.

Fokus Mandat 18 Bulan

• Distribusi bantuan ke 2,3 juta penduduk Gaza melalui koridor kemanusiaan yang diawasi PBB.
• Membersihkan 42 juta ton puing dan memulai proyek perumahan darurat untuk 650.000 pengungsi internal.
• Membangun kerangka pemilu lokal dalam 12 bulan pertama, mengawali pemilihan dewan kota sebelum pemilihan legislatif.
• Mengelola dana rekonstruksi awal sebesar USD 3,1 miliar yang dijanjikan oleh donor internasional.

Reaksi dan Tantangan

Pembentukan NCAG mendapatkan sambutan beragam. Otoritas Palestina di Ramallah menyatakan “dukungan bersyarat” dan menegaskan bahwa NCAG hanyalah langkah sementara menuju kembalinya Gaza ke pangkuan pemerintahan nasional Palestina. Israel, melalui pernyataan PM, menyebut skema ini sebagai “eksperimen yang harus diawasi ketat”. Sementara itu, kelompok bersenjata kecil yang tidak berafiliasi dengan Hamas telah menyatakan penolakan dan mengancam mengganggu stabilitas. PBB menempatkan 1.200 personel penjaga perdamaian bersenjata ringan di sepanjang rute utama untuk mengamankan distribusi bantuan.

Para analis menilai keberhasilan NCAG bergantung pada dua hal: kemampuan mengamankan gencatan senjata secara permanen dan mengelola ekspektasi warga Gaza yang sudah putus asa. “Ini adalah jendela kecil yang hanya terbuka sekali. Dunia harus mengawal transisi ini dengan nyali, bukan sekadar retorika,” ujar Dana Abed, peneliti senior di Gaza Policy Institute.