Farhan Buka Suara Soal Wawalkot Erwin yang Merasa Dipinggirkan

BANDUNG — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akhirnya memberikan tanggapan terkait curahan hati Wakil Wali Kota Erwin yang mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting di lingkungan pemerintahan kota. Farhan menegaskan akan segera membuka jalur komunikasi langsung dengan wakilnya tersebut untuk menyelesaikan persoalan internal yang mencuat ke publik.

"Nanti saya ngobrol sama Pak Erwin. Iya, nanti saya akan komunikasi dengan Pak Erwin," ujar Farhan saat ditemui awak media di Balai Kota Bandung, Selasa (7/7/2026), sebagaimana dilaporkan oleh media kami.

Pernyataan itu muncul menyusul langkah Erwin yang secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Sang wakil wali kota merasa selama ini tidak diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pembahasan-pembahasan krusial, mulai dari penyusunan anggaran daerah, proses rotasi dan mutasi pejabat di tubuh Pemkot Bandung, hingga perencanaan program kerja strategis. Erwin menyebut komunikasi terakhirnya dengan Farhan hanya terjadi dalam forum formal seperti rapat pimpinan, namun tidak pernah ada diskusi intensif yang menyentuh substansi tata kelola pemerintahan.

"Saya akan menjalin komunikasi yang lebih intens ke depannya." — Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung

Situasi ini memunculkan sorotan dari berbagai kalangan, mengingat sinergi antara wali kota dan wakil wali kota menjadi fondasi penting dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Pengamat menilai bahwa minimumnya koordinasi semacam ini berpotensi mengganggu efektivitas pengambilan kebijakan publik, terlebih di Kota Bandung yang tengah menghadapi berbagai tantangan seperti penataan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan kemacetan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi lebih lanjut mengenai apakah pertemuan antara Farhan dan Erwin sudah dijadwalkan. Namun, publik menaruh harapan besar agar kedua pemimpin daerah itu segera menemukan titik temu dan kembali bekerja sama secara harmonis demi kepentingan warga Bandung.

Ketegangan dalam hubungan kepala daerah dan wakilnya bukanlah hal baru dalam dinamika politik lokal. Sejumlah daerah pernah mengalami gesekan serupa yang berujung pada mandeknya program-program prioritas. Oleh karena itu, langkah cepat Farhan untuk merespons keluhan Erwin diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola dinamika internal pemerintahan secara dewasa dan profesional.

Dengan terbukanya ruang dialog yang dijanjikan Farhan, semua pihak kini menanti langkah konkret selanjutnya yang akan diambil oleh duet kepemimpinan Kota Bandung tersebut untuk memulihkan kembali kepercayaan publik dan menjaga stabilitas pemerintahan daerah.