DPRD Jabar Tolak Mentah Wacana Hidupkan Kembali SPP Sekolah Negeri

Wacana mengaktifkan kembali pungutan biaya pendidikan di sekolah negeri jenjang SMA dan SMK di Jawa Barat langsung mendapat penolakan keras. Pimpinan DPRD setempat menegaskan tidak ada ruang bagi kebijakan yang membebani masyarakat di tengah amanat konstitusi soal pendidikan gratis.

Penolakan Langsung dari Pucuk Pimpinan

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, secara tegas menyampaikan bahwa ide menghidupkan SPP yang sempat mencuat adalah langkah mundur. Menurutnya, pemerintah sudah memiliki instrumen anggaran yang secara spesifik dialokasikan untuk membiayai operasional pendidikan dasar dan menengah. “Negara harus hadir penuh, tidak setengah-setengah,” demikian sikap yang disampaikannya, menutup peluang bagi dalih keterbatasan fiskal.

Pernyataan ini muncul merespons menguatnya diskursus di sejumlah daerah soal penarikan iuran dari orang tua siswa di sekolah milik pemerintah. Argumen yang kerap dipakai adalah kebutuhan peningkatan mutu sarana dan prasarana yang tidak seluruhnya dapat ditutup oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, klaim itu ditepis oleh pimpinan dewan. Ono menegaskan bahwa kewajiban menyediakan layanan pendidikan bermutu tanpa pungutan adalah tanggung jawab absolut negara yang tidak bisa ditimpakan kepada masyarakat.

Anggaran Pemprov Diklaim Memadai

Penolakan ini disandarkan pada analisis kapasitas fiskal daerah. APBD Jawa Barat setiap tahunnya mencatat pos belanja pendidikan yang sangat besar, mencakup alokasi untuk perbaikan gedung, pengadaan alat belajar, hingga subsidi bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan pengelolaan yang efisien, dana tersebut dinilai cukup untuk menjamin nihilnya tarikan SPP tanpa mengorbankan kualitas. Pimpinan DPRD juga menyoroti potensi kebocoran anggaran yang semestinya ditutup terlebih dahulu sebelum berpikir untuk meminta partisipasi biaya dari warga.

Pemprov Jabar dalam beberapa tahun terakhir memang gencar mempromosikan program pendidikan gratis. Data menunjukkan seluruh SMA dan SMK negeri di provinsi ini tidak lagi memungut SPP sejak kebijakan pusat dan daerah disinkronkan. Wacana untuk mengaktifkannya kembali dikhawatirkan akan mencoreng komitmen tersebut dan memicu penolakan luas dari kelompok orang tua siswa serta pegiat pendidikan.

Dampak Sosial dan Politik

Penolakan tegas ini juga mengandung dimensi keadilan sosial. Bagi keluarga prasejahtera yang anaknya mengenyam pendidikan di SMK negeri, tambahan beban biaya bulanan bisa menjadi pemicu putus sekolah. Pendidikan menengah adalah fondasi mobilitas vertikal; jika hanya karena kesulitan membayar SPP seorang anak kehilangan akses ke jenjang yang lebih tinggi, maka negara telah gagal menjalankan mandat perlindungan warga negaranya.

Di tengah tarik-menarik wacana yang mungkin akan kembali muncul pada siklus perencanaan anggaran berikutnya, posisi Pimpinan DPRD Jabar sudah jelas: selama masih ada pos belanja yang bisa dioptimalisasi, tidak akan ada restu bagi kembalinya SPP sekolah negeri. Langkah ini sekaligus menjadi sinyal politik bahwa dewan menempatkan kepentingan rakyat di atas argumen birokratis soal kecukupan dana. Untuk memastikan tidak ada celah bagi praktik pungutan terselubung, DPRD berjanji akan memperketat pengawasan terhadap realisasi anggaran pendidikan dan membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi penarikan biaya di sekolah negeri.