Diaz Hendropriyono Minta Swasta Bangun Sekat Kanal Antisipasi Karhutla
JAKARTA — Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menekankan kewajiban swasta membangun sekat kanal di dalam kawasan konsesinya. Instruksi itu menyusul peninjauan langsung ke titik kebakar...
JAKARTA — Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menekankan kewajiban swasta membangun sekat kanal di dalam kawasan konsesinya. Instruksi itu menyusul peninjauan langsung ke titik kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan.
Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi ancaman serius. Musim kemarau membuat lahan gambut kering dan mudah terbakar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perusahaan pemegang konsesi harus ikut bertanggung jawab. Sekat kanal menjadi senjata utama mencegah api meluas.
Fungsi Sekat Kanal
Sekat kanal adalah bangunan penahan air di saluran drainase lahan gambut. Alat ini berfungsi membasahi kembali gambut yang mengering. Air yang tertahan menjaga permukaan tanah tetap lembap. Hasilnya, risiko terbakar menurun drastis. Gambut basah sulit menyala. Ini bukti bahwa pencegahan lebih efektif daripada pemadaman.
Area konsesi perusahaan menjadi perhatian utama. Lahan gambut di sana kerap menjadi sumber api. Api dari lahan kering bisa menyebar cepat. Sekat kanal di sekitar konsesi memutus jalur penyebaran itu. Diaz menilai langkah ini wajib, bukan pilihan.
Peran Swasta Dipertegas
Swasta diminta membangun sekat kanal secara mandiri. Pemerintah hanya menyiapkan regulasi dan pengawasan. Perusahaan paling memahami kondisi lahannya sendiri. Mereka tahu titik rawan dan pola aliran air. Karena itu, tanggung jawab pembangunan tidak bisa dialihkan.
Diaz mengingatkan bahwa konsesi adalah amanah negara. Lahan yang dikelola wajib dijaga dari kebakaran. Perusahaan yang lalai akan menghadapi konsekuensi hukum. Penegakan aturan akan berjalan tegas. Pesan ini disampaikan langsung di lokasi peninjauan.
Kunjungan kerja itu juga menegaskan komitmen pemerintah. Tidak ada ruang untuk kompromi terhadap karhutla. Asap dari kebakaran mengganggu kesehatan warga. Penerbangan juga kerap terganggu. Kerugian ekonomi pun membengkak setiap musim kemarau.
Sinergi Pencegahan
Pemerintah mendorong kolaborasi erat dengan dunia usaha. Pembangunan sekat kanal hanyalah salah satu langkah. Pemantauan hotspot harus berjalan setiap hari. Tim pemadam perlu disiagakan sejak awal. Masyarakat sekitar juga dilibatkan dalam patroli.
Biaya membangun sekat kanal jauh lebih kecil dibanding kerugian kebakaran. Satu titik api bisa menghanguskan ratusan hektare lahan. Upaya pemadaman membutuhkan pesawat dan personel besar. Kerugian lingkungan pun sulit dihitung. Karena itu, investasi pencegahan sangat masuk akal.
Evaluasi dan Pengawasan
Pemerintah akan mengevaluasi hasil pembangunan sekat kanal. Perusahaan yang serius akan mendapat apresiasi. Sebaliknya, yang abai akan dicatat. Evaluasi dilakukan berkala sepanjang musim kemarau. Hasilnya menjadi dasar kebijakan berikutnya.
Diaz menegaskan bahwa komitmen harus dibuktikan di lapangan. Bukan sekadar dokumen atau pernyataan. Keberadaan sekat kanal bisa langsung dicek. Volume air di saluran juga bisa diukur. Semua bisa diverifikasi oleh tim pengawas.
Langkah ini sejalan dengan target nasional pengendalian karhutla. Pemerintah ingin memotong titik api sejak dini. Musim kemarau masih berlangsung. Kewaspadaan tidak boleh kendor. Semua pihak harus bergerak sekarang, bukan menunggu.
Harapan ke Depan
Dengan sekat kanal yang memadai, lahan konsesi lebih aman. Risiko kebakaran bisa ditekan signifikan. Warga sekitar pun bernapas lebih lega. Kualitas udara tetap terjaga. Sektor perkebunan juga terhindar dari tudingan penyebab karhutla.
Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, swasta, dan masyarakat punya peran masing-masing. Instruksi Diaz menjadi pengingat penting. Kewajiban menjaga lahan ada di tangan pengelolanya. Kesadaran ini harus tumbuh di semua sektor.
Peninjauan langsung menunjukkan keseriusan pemerintah. Bukan hanya bicara di atas kertas. Kehadiran pejabat di lokasi memberi sinyal jelas. Swasta tidak bisa menutup mata. Sekat kanal harus segera berdiri di area konsesi.
Perkembangan di lapangan akan terus dipantau. Pemerintah siap turun tangan jika ditemukan kendala. Namun, inisiatif pertama tetap dari perusahaan. Kawasan konsesi adalah wilayah tanggung jawab mereka. Pencegahan karhutla dimulai dari sana.
Comments (0)