DHS AS Berencana Hapus Masa Tenggang Pekerja Asing Usai PHK

WASHINGTON — Bayangan ketidakpastian kini menghantui ribuan profesional asing di Amerika Serikat. Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security atau DHS) secara resmi mengusulkan aturan baru yang sangat ketat: imigran yang kehilangan pekerjaan harus segera angkat kaki dari Negeri Paman Sam tanpa penundaan. Kebijakan ini secara langsung menghapus masa tenggang (grace period) yang selama ini menjadi jaring pengaman bagi para pekerja pemegang visa terampil yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Langkah drastis yang dipublikasikan dalam Federal Register tersebut menandai pergeseran substansial dalam tata kelola imigrasi Amerika Serikat. Pihak otoritas menegaskan bahwa hak tinggal seorang warga negara asing di AS harus berbanding lurus dan terikat erat dengan status aktif pekerjaan yang menjadi alasan utama izin masuk mereka.

Penghapusan Masa Tenggang 60 Hari yang Krusial

Selama bertahun-tahun, regulasi yang tercantum dalam Judul 8 Kode Regulasi Federal (8 CFR) memberikan kelonggaran berupa waktu hingga 60 hari kalender bagi pemegang visa kerja—seperti H-1B—yang mengalami PHK. Masa tenggang ini sangat vital karena memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencari sponsor pemberi kerja baru, mengajukan alih status visa, atau membereskan urusan logistik sebelum meninggalkan negara tersebut secara tertib.

Namun, draf aturan baru dari DHS bermaksud mencabut ketentuan tersebut secara menyeluruh. Berdasarkan usulan ini, pekerja asing diwajibkan untuk meninggalkan wilayah Amerika Serikat satu hari setelah tanggal pemutusan hubungan kerja resmi mereka. DHS beralasan bahwa langkah ini diambil untuk “mengembalikan disiplin operasional” serta menegakkan efisiensi dalam sistem penyesuaian izin tinggal pekerja asing.

Perbandingan Aturan Imigrasi Tenaga Kerja AS

Perubahan aturan ini membawa konsekuensi teknis yang sangat besar bagi kelangsungan hidup para pekerja asing. Berikut adalah perbandingan mendasar antara aturan yang berjalan saat ini dengan draf usulan DHS:

Kepanikan dan Ketakutan di Sektor Profesional

Pengumuman kebijakan ini langsung memicu gelombang kekhawatiran hebat, terutama di sektor teknologi dan keuangan yang belakangan ini gencar melakukan efisiensi tenaga kerja. Bagi sebagian besar pemegang visa, kewajiban untuk berkemas, menyelesaikan kontrak sewa tempat tinggal, serta mengurus aset finansial dalam waktu kurang dari 24 jam adalah hal yang hampir tidak mungkin dilakukan.

"Masa tenggang 60 hari adalah satu-satunya jembatan kemanusiaan bagi para profesional yang telah berkontribusi besar pada perekonomian Amerika Serikat. Menghapusnya secara mendadak bukan hanya menciptakan krisis logistik pribadi, tetapi juga merusak daya tarik AS di mata talenta global terbaik," ungkap seorang analis kebijakan imigrasi di Washington.

Banyak keluarga ekspatriat kini berada dalam posisi yang sangat rentan. Mereka yang menggantungkan seluruh nasib hidupnya pada visa kerja terancam harus berpisah dengan lingkungan tempat tinggal mereka dalam hitungan jam jika perusahaan mendadak melakukan PHK massal.

Tanggapan Publik dan Prosedur Regulasi

Meskipun DHS bersikeras bahwa pengetatan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan status visa, berbagai asosiasi industri dan organisasi pemantau hak asasi manusia tengah bersiap mengajukan gugatan serta keberatan resmi. Publikasi draf di Federal Register akan membuka periode tanggapan publik sebelum aturan ini benar-benar disahkan dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hingga proses ini selesai, ketidakpastian akan terus menghayungi ratusan ribu pekerja asing di AS. Para praktisi hukum imigrasi mengimbau para pemegang visa kerja untuk segera menyiapkan rencana darurat dan terus memantau perkembangan regulasi ini secara cermat.