Buruh Deklarasikan Dukungan Penuh untuk Pemberantasan Korupsi Prabowo

JAKARTA, BARU SAJA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara resmi menyokong penuh langkah antikorupsi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Presiden KSPI Said Iqbal sebagai representasi kaum buruh nasional.

Said Iqbal menegaskan, perwakilan pekerja tidak akan tinggal diam melihat praktik korupsi yang merajalela. “Kami bersama Presiden Prabowo bertekad menghabisi korupsi hingga ke akar-akarnya,” ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi.

Mengapa Buruh Mendukung?

Menurut Said Iqbal, korupsi adalah biang kemiskinan dan ketidakadilan. Uang negara yang seharusnya menjadi hak buruh untuk jaminan sosial, kesehatan, dan pelatihan kerja justru raib ditelan oknum tidak bertanggung jawab. Sehingga, gerakan antikorupsi pemerintah bukan hanya soal penegakan hukum, melainkan perjuangan kelas buruh untuk keadilan ekonomi.

Pemerintahan Prabowo dinilai progresif dalam mengungkap kasus-kasus besar. Dalam beberapa bulan terakhir, kejaksaan dan kepolisian bergerak cepat menangkap para pelaku korupsi lintas sektor. “Ini momentum yang harus dijaga dan dikawal,” tegas Said Iqbal.

Fakta Kunci Dukungan Buruh

• 100% dukungan: Seluruh federasi di bawah KSPI menyatakan sikap bulat mendukung program antikorupsi pemerintah.
• Pembentukan tim pemantau: Buruh akan membentuk 500 posko pemantauan anggaran di seluruh Indonesia.
• Pengawalan kasus: KSPI siap menjadi pendamping hukum bagi pekerja yang melaporkan dugaan korupsi di daerah.
• Transparansi pengadaan: Mendesak digitalisasi penuh proses lelang dan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mencegah permainan.
• Asset recovery: Aset hasil korupsi yang disita harus segera dikembalikan ke kas negara untuk program pro-rakyat, termasuk kenaikan upah buruh.

Said Iqbal juga menyerukan seluruh buruh di Indonesia untuk aktif melapor jika menemukan indikasi korupsi di lingkungan kerja, termasuk mark-up anggaran proyek infrastruktur dan penyalahgunaan dana CSR perusahaan. KSPI akan melindungi pelapor melalui advokasi hukum.

Dampak Langsung ke Buruh

Said Iqbal memperkirakan, penanganan korupsi yang efektif bisa membebaskan anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Dana ini, jika dikelola dengan baik, mampu mendanai program kesejahteraan buruh seperti subsidi transportasi, peningkatan UMP, dan jaminan pensiun.

“Setiap rupiah yang tidak dikorupsi adalah kenaikan upah buruh. Jadi ini perjuangan kita bersama,” cetusnya. Menurut simulasi KSPI, jika 50% dari potensi kerugian negara akibat korupsi bisa diselamatkan, setiap pekerja Indonesia berpotensi menerima tambahan insentif tahunan senilai Rp2 juta hingga Rp5 juta, mendorong daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

Respons Cepat Istana

Pihak Istana Kepresidenan menyambut positif sikap buruh. Sumber di lingkungan kepresidenan menyebut pemerintah selalu membuka pintu bagi partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. “Kami mengapresiasi dukungan dari Said Iqbal dan seluruh elemen buruh,” ujarnya.

Pemerintah menegaskan telah membentuk Desk Antikorupsi Nasional yang melibatkan unsur masyarakat termasuk buruh. Desk ini bertugas mengoordinasikan pengaduan dan memastikan tindak lanjut instansi terkait. Dukungan ini menambah daftar panjang elemen masyarakat yang berkomitmen bersama pemerintah mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi.

Baca juga:

• Aksi Gemilang Veda Ega di Moto3 Hungaria 2026 Bikin Bangga Indonesia
• Sabah FA Unggul 2-0 atas Inkracht Sakti FC