BREAKING: Prabowo Contoh India, Swasta Kelola Aset BUMN Tak Optimal

BREAKING: Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan kebijakan besar pembukaan akses swasta terhadap aset BUMN yang menganggur dengan mencontoh skema National Monetization Pipeline milik India.

Langkah ini diungkapkan saat Pidato Nota Keuangan RAPBN 2027. Sidang Paripurna DPR menjadi saksi pengumuman strategis ini. Jakarta mencatat keputusan berani tersebut pada pembukaan masa persidangan 2026-2027.

Pemerintah mengakui BUMN memegang aset dalam skala raksasa. Sayangnya pemanfaatannya belum maksimal. Sebagian entitas justru jadi beban fiskal. Prabowo menegaskan kondisi ini harus segera diperbaiki tanpa kompromi.

Data yang dikonfirmasi menunjukkan fakta keras. Banyak aset tidak menghasilkan manfaat setara nilainya. Beberapa perusahaan pelat merah berjalan baik. Banyak lainnya macet dan terbengkalai.

Pemerintah sudah menutup 290 BUMN yang tidak produktif. Entitas tersebut dinilai tidak memberi nilai tambah bagi negara. Langkah tegas ini menjadi sinyal perombakan besar-besaran sektor keuangan negara.

Target akhir jumlah BUMN yang benar-benar produktif hanya 300 perusahaan. Bahkan jumlah itu bisa lebih ramping lagi. Fokus utama adalah efisiensi dan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

Aset Tidak Boleh Tidur

Prabowo secara spesifik menyoroti aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas. Semua itu harus segera dikelola optimal. Penunggakan aset strategis dinilai sebagai pemborosan besar yang merugikan rakyat.

Rakyat membutuhkan lapangan kerja baru. Perekonomian membutuhkan investasi segar. Aset yang tidur tidak boleh dibiarkan menganggur sementara masyarakat menanti manfaat nyata.

Kerja sama dengan pihak swasta akan dijalankan secara terbuka. Prosesnya kompetitif. Akuntabilitas tetap dijaga ketat. Kepemilikan strategis negara tidak akan dilepas begitu saja.

Prabowo menekankan keterbukaan sebagai prinsip utama. Tidak ada ruang bagi praktik kotor. Setiap proses harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

Model India Jadi Acuan

India menjadi referensi utama melalui program National Monetization Pipeline. Skema ini memungkinkan swasta mengoperasikan aset publik yang sudah terbangun. Kepemilikan tetap di tangan pemerintah.

Modal yang diperoleh dari skema tersebut diputar kembali. Dana itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur baru. Prabowo menekankan kesiapan Indonesia belajar dari pengalaman bangsa lain.

"Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain," tegasnya. India telah membuktikan aset tidak produktif bisa dikerjakan swasta. Kepemilikan tetap pada negara. Hasilnya infrastruktur baru terus bermunculan.

Prabowo melihat skema ini sebagai solusi cerdas. Negara tidak perlu menjual aset. Swasta hanya mengelola. Dana segar mengalir untuk pembangunan lebih lanjut.

Fakta Kunci

• 290 BUMN tidak produktif sudah ditutup pemerintah.
• Target maksimal 300 BUMN produktif ke depan.
• Aset meliputi tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas.
• Swasta masuk melalui proses terbuka, kompetitif, dan akuntabel.
• Kepemilikan strategis tetap berada di tangan negara.
• Model National Monetization Pipeline dari India jadi rujukan utama.

Kebijakan ini membuka babak baru pengelolaan kekayaan negara. Pemerintah menunjukkan sikap tegas terhadap efisiensi. Tidak ada lagi ruang bagi BUMN menganggur tanpa kontribusi.

Investor swasta kini mendapat sinyal positif. Aset besar menanti pengelolaan profesional. Transparansi menjadi jaminan utama. Akuntabilitas menjadi fondasi kerja sama.

Prabowo memastikan optimalisasi berjalan cepat. Jangan sampai aset strategis terus menjadi beban. Rakyat harus merasakan manfaat langsung dari setiap kebijakan.

Ekonomi nasional butuh stimulasi besar. Skema ini bisa jadi pemicu investasi masuk. Lapangan kerja baru akan tercipta. Pertumbuhan bisa bergerak lebih kencang.

Pemerintah juga menegaskan tidak ada privatisasi tersembunyi. Aset tetap milik rakyat. Pengelolaan hanya diserahkan kepada yang lebih mampu. Hasilnya kembali untuk pembangunan.

Langkah ini dinilai sebagai terobosan penting. BUMN harus berubah dari beban menjadi mesin pertumbuhan. Setiap rupiah aset harus bekerja keras. Tidak boleh ada yang terbuang sia-sia.

Prabowo menutup dengan pesan tegas. Reformasi BUMN akan terus dipercepat. Target 300 entitas produktif bukan sekadar angka. Itu adalah komitmen bagi kemakmuran rakyat.