BREAKING: Bali dan BPS Kompak Wujudkan Sensus Ekonomi 2026

DENPASAR — Langkah tegas diambil Pemerintah Provinsi Bali bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan Sensus Ekonomi 2026 berjalan optimal. Dalam acara bertajuk Penguatan Komitmen Bersama yang digelar di Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (11/7/2026), kedua pihak mengukuhkan sinergi yang solid demi menghasilkan data ekonomi terkini dan terpercaya.

Gubernur Bali I Wayan Koster hadir langsung bersama Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, menandai keseriusan daerah dalam menjawab kebutuhan informasi ekonomi yang akurat. “Kami siap mengerahkan seluruh perangkat daerah hingga ke desa untuk mendukung pendataan lapangan,” tegas Koster di hadapan seluruh undangan. Komitmen ini menjadi modal penting mengingat Bali merupakan episentrum pariwisata nasional yang aktivitas ekonominya sangat dinamis.

Mengapa Sensus Ekonomi Krusial bagi Bali?

Bali bukan sekadar destinasi wisata unggulan. Roda perekonomian pulau ini digerakkan oleh ribuan usaha akomodasi, rumah makan, jasa transportasi, perdagangan, hingga ekonomi kreatif yang terus bermunculan. Setiap perubahan perilaku wisatawan—termasuk pergeseran ke digital—berdampak langsung pada lanskap bisnis lokal. Tanpa sensus, pemerintah dan pelaku usaha berjalan dalam gelap.

Sensus Ekonomi 2026 akan memotret seluruh unit usaha dari skala besar hingga usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang kerap luput dari catatan administratif. Data ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal, alokasi insentif, dan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Inilah alasan mengapa BPS mengajak semua pihak—dari bupati hingga asosiasi pengusaha—untuk duduk bersama dan menyamakan persepsi.

Fakta Penting Sensus Ekonomi 2026 di Bali

• Waktu & Tempat: 11 Juli 2026, Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
• Peserta Kunci: Gubernur Bali, Kepala BPS, Wakil Ketua Komisi II DPRD Bali, seluruh bupati/wali kota se-Bali, Forkopimda, akademisi, asosiasi usaha, dan media.
• Cakupan: Seluruh unit usaha tanpa terkecuali; fokus pada sektor akomodasi, kuliner, transportasi, perdagangan, dan ekonomi kreatif.
• Model Pendataan: Petugas sensus akan turun langsung ke lapangan, didukung data administrasi dan teknologi digital.
• Tahapan: Setelah penguatan komitmen, BPS akan merekrut dan melatih petugas, melakukan listing, dan pendataan penuh pada 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menekankan bahwa sensus ekonomi bukanlah proyek isolasi Indonesia. “Amerika Serikat, Jepang, China, Korea Selatan—negara-negara adidaya itu tetap melakukan sensus ekonomi setiap lima tahun. Mereka paham, tanpa data langsung dari pelaku usaha, kebijakan ekonomi akan salah arah,” ujarnya. Bahkan, Malaysia saat ini tengah melaksanakan sensus serupa, menunjukkan bahwa di era big data sekalipun, sensus lapangan tetap menjadi instrumen yang tak tergantikan.

Amalia juga mengingatkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 adalah momentum untuk memperbarui pengetahuan tentang struktur ekonomi Indonesia yang terus berubah. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan data lama. Ekonomi bergerak cepat, dan Bali adalah laboratorium sempurna untuk melihat interaksi antara pariwisata, digitalisasi, dan UMKM,” tambahnya.

Dengan dikukuhkannya komitmen ini, Bali diharapkan menjadi provinsi percontohan dalam kesuksesan Sensus Ekonomi 2026. Sinergi pemerintah daerah, BPS, akademisi, dan dunia usaha menjadi kunci agar setiap denyut aktivitas ekonomi di Pulau Dewata tercatat secara akurat, menjadi fondasi kebijakan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Baca juga:

• Biodiesel B50 Disubsidi, Harga Tetap Rp 6.800/Liter
• Internet Indonesia Dipercepat: Target 100 Mbps Rata-rata pada 2028