BNPT-Kemensos Perkuat Rehabilitasi Sosial Deradikalisasi

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Sosial memperdalam kemitraan untuk mempercepat transformasi mantan pelaku teror melalui jalur rehabilitasi. Dua institusi ini kini merancang ulang pendekatan agar tidak sekadar menahan laju radikalisasi, tetapi benar-benar memutus mata rantai ideologi kekerasan.

Dalam pertemuan koordinasi terbaru yang digelar di kantor pusat BNPT, kedua pihak sepakat memperkuat program deradikalisasi yang berfokus pada pemulihan sosial dan pengembalian ke tengah masyarakat. Kerja sama ini menyasar setidaknya 1.200 penerima manfaat yang tersebar di berbagai wilayah prioritas sepanjang tahun 2026.

Pendekatan Baru, Bukan Sekadar Penanganan Formal

Titik tekan kemitraan kali ini bergeser dari pola lama yang lebih banyak bersifat administratif. BNPT dan Kemensos kini mengintegrasikan layanan rehabilitasi sosial langsung ke dalam siklus pembinaan. Mulai dari asesmen psikososial, konseling intensif, hingga pelatihan keterampilan diberikan secara personal dan berkelanjutan.

Data internal menunjukkan bahwa sebagian besar eks narapidana terorisme menghadapi hambatan besar saat kembali ke lingkungan asal. Stigma sosial dan keterbatasan ekonomi kerap menjadi pemicu residivisme. Karena itu, intervensi berbasis keluarga akan menjadi salah satu pilar utama yang didorong oleh kedua lembaga.

Peran Spesifik Masing-Masing Lembaga

BNPT bertindak sebagai motor identifikasi klien dan penyediaan data intelijen sosial. Mereka memetakan tingkat risiko, memantau jaringan, dan memastikan keamanan proses reintegrasi. Sementara itu, Kemensos menyediakan spektrum layanan rehabilitasi, termasuk pendampingan pekerja sosial profesional, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan akses ke program ekonomi produktif.

"Tidak cukup hanya mengubah pemikiran, mereka harus memiliki kemandirian ekonomi dan diterima oleh komunitas," ujar seorang pejabat yang terlibat dalam rancangan teknis program. Untuk itu, Kemensos menggandeng sejumlah sentra terpadu di daerah sebagai basis pelaksanaan.

Target Ambisius dan Tantangan di Lapangan

Kedua institusi menargetkan peningkatan angka keberhasilan reintegrasi hingga 40 persen dalam dua tahun ke depan. Indikatornya tak hanya pada ketiadaan keterlibatan dalam aksi teror, melainkan juga kestabilan kerja, harmoni sosial, dan keberfungsian keluarga. Program ini akan dijalankan dengan pemantauan berkala setiap tiga bulan menggunakan instrumen evaluasi standar yang baru dikembangkan bersama.

Tantangan utama tetap berada pada resistensi masyarakat dan minimnya lapangan kerja inklusif. Menjawab itu, Kemensos berencana melibatkan dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan agar eks napiter mendapat kesempatan magang dan kerja tetap. BNPT di sisi lain memperkuat edukasi publik untuk mengurangi penolakan.

Komitmen Jangka Panjang

Kolaborasi ini bukanlah proyek sesaat. Kedua pihak telah menyusun peta jalan lima tahun yang memadukan kebijakan terpadu di level nasional dan daerah. Koordinasi akan diperkuat melalui sistem rujukan daring yang memungkinkan pemantauan kasus secara real-time, sehingga setiap kendala bisa segera diintervensi.

Dengan penguatan ini, pemerintah menegaskan bahwa deradikalisasi tidak berhenti di pintu lembaga pemasyarakatan. Rehabilitasi sosial menjadi jembatan nyata untuk mengembalikan mantan pelaku teror menjadi warga negara yang produktif dan damai. "Ini bagian dari strategi besar keamanan nasional yang menempatkan kemanusiaan sebagai fondasi," tutup sumber di lingkungan koordinasi.