Blokade Israel di Kamp Nur Shams Memicu Unjuk Rasa Warga Palestina

Tulkarm, Tepi Barat (Beritatercepat.com) — Ratusan warga Palestina menggelar aksi unjuk rasa di sekitar kamp pengungsi Nur Shams, Tepi Barat yang diduduki, pada Senin (9/2/2026). Mereka menuntut agar pasukan Israel segera membuka blokade yang menutup seluruh akses masuk ke kamp tersebut dan mengizinkan para pengungsi kembali ke rumah mereka. Demonstrasi ini dipicu oleh kebijakan militer Israel yang secara mendadak menutup pintu masuk kamp menggunakan penghalang beton dan pos pemeriksaan ketat sejak dini hari.

Kronologi Pemblokiran dan Aksi Protes

Menurut saksi mata, pada pukul 04.00 waktu setempat, buldoser militer Israel mulai menempatkan blok beton raksasa di tiga titik masuk utama menuju Nur Shams. Pos pemeriksaan darurat juga didirikan, membuat tidak satu pun warga sipil dapat melintas, termasuk mereka yang hendak berobat atau membawa bantuan kemanusiaan.

Menjelang siang, massa mulai berkumpul di dekat barikade. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Buka Jalan Kami" dan "Kami Berhak Pulang", seraya meneriakkan yel-yel mengecam pendudukan. Beberapa pengunjuk rasa mencoba mendekati pos tentara Israel namun dihalau dengan gas air mata dan tembakan peringatan. Tidak ada korban luka serius yang dilaporkan, namun ketegangan terus meningkat.

"Kami tidak bisa terus hidup di kamp pengungsian sementara. Rumah kami di dalam sana, kenangan kami, hidup kami. Mereka tidak bisa begitu saja mengambilnya," ujar Mahmoud Abu Salah, 54, salah satu warga Nur Shams yang telah mengungsi selama lebih dari setahun.

Latar Belakang Kamp Nur Shams dan Operasi Militer 2025

Kamp pengungsi Nur Shams terletak di pinggiran barat kota Tulkarm dan didirikan pada tahun 1952 untuk menampung para pengungsi Palestina yang terusir selama perang 1948. Kini kamp tersebut dihuni oleh sekitar 9.000 jiwa, sebagian besar adalah keturunan pengungsi asli yang belum pernah bisa kembali ke tanah leluhur mereka di wilayah yang kini menjadi Israel.

Pada pertengahan 2025, militer Israel melancarkan operasi besar-besaran di Tepi Barat utara dengan dalih memburu militan. Operasi tersebut, yang dinamai "Pemecah Gelombang", mengakibatkan lebih dari 700 unit rumah di Nur Shams rusak atau hancur, infrastruktur air dan listrik lumpuh, serta sekitar 3.200 warga terpaksa mengungsi ke kota-kota tetangga seperti Tulkarm dan Nablus. Organisasi kemanusiaan, termasuk UNRWA, mencatat bahwa banyak dari mereka belum dapat kembali karena akses ditutup dan proses rekonstruksi terhambat oleh birokrasi pendudukan.

Saat operasi mereda, warga berharap bisa pulih dan membangun kembali. Namun, blokade baru yang mendadak ini memperburuk penderitaan dan memicu kemarahan kolektif. Warga menuduh Israel sengaja menciptakan fakta di lapangan untuk mengurangi populasi kamp secara permanen.

Tuntutan Warga dan Situasi Kemanusiaan

Juru bicara Komite Populer Nur Shams, Ibrahim al-Khatib, menyatakan bahwa blokade adalah bentuk "hukuman kolektif yang melanggar Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat." Ia menegaskan bahwa hak untuk kembali ke tempat tinggal adalah hak asasi yang dijamin hukum internasional, dan Israel sebagai kekuatan pendudukan wajib memfasilitasinya.

Di sisi kemanusiaan, dampak blokade langsung terasa. Pasokan pangan dan air bersih ke dalam kamp terhenti, sementara belasan pasien yang membutuhkan cuci darah dan perawatan darurat tidak dapat dijangkau. UNICEF melaporkan bahwa sekitar 1.200 anak usia sekolah di kamp tersebut tidak dapat melanjutkan pendidikan karena fasilitas belajar di dalam kamp tak bisa diakses guru dan siswa dari luar.

"Ini adalah krisis yang dibuat manusia. Anak-anak kami kehilangan satu tahun ajaran, dan sekarang mereka kehilangan harapan untuk kembali ke kelas," kata Samah Hadi, seorang guru sukarelawan yang ikut dalam aksi protes.

Respons Internasional dan Tekanan Diplomatik

Pemblokiran kamp pengungsi segera menuai kecaman dari berbagai pihak. Utusan Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah menyebut langkah Israel "tidak proporsional" dan meminta akses kemanusiaan segera dipulihkan. Uni Eropa mengeluarkan pernyataan prihatin, menekankan bahwa tindakan sepihak yang memperparah penderitaan warga sipil hanya akan menggagalkan upaya solusi dua negara.

Sementara itu, Liga Arab mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggelar sesi darurat dan menjatuhkan resolusi yang mengutuk blokade tersebut. Namun, hingga sore hari Senin, belum ada tanda-tanda Israel akan melonggarkan penutupan. Misi diplomatik sejumlah negara Teluk juga telah menyuarakan protes melalui jalur informal.

Kondisi Terkini dan Prospek Penyelesaian

Hingga berita ini diturunkan, blokade militer masih berlaku penuh. Massa pengunjuk rasa bertahan di area luar kamp, berjanji akan melanjutkan aksi sampai tuntutan mereka dipenuhi. Pemerintah Otoritas Palestina menyatakan akan mengajukan pengaduan resmi ke Mahkamah Internasional (ICJ) jika Israel tidak membuka akses dalam 48 jam. Namun, mengingat ketidakseimbangan kekuatan dan dinamika politik regional, jalan keluar cepat masih sulit diharapkan.

Para analis menilai blokade ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperketat cengkeraman atas Tepi Barat utara. Sambil menunggu hasil diplomasi global, ribuan warga Nur Shams terus menanti di tengah ketidakpastian—terjebak puluhan meter dari rumah mereka sendiri.