Bima Arya Minta Pemda Perkuat Pengendalian Inflasi Pangan

Kekhawatiran akan lonjakan harga pangan dan inflasi yang tak terkendali mendorong Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya untuk mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah. Dalam rapat koordinasi yang digelar secara daring, Wamendagri meminta setiap kepala daerah segera mengimplementasikan tiga agenda utama untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga.

Tiga Pilar Utama

Dalam arahannya, Wamendagri merinci tiga agenda prioritas yang wajib dilaksanakan oleh setiap kepala daerah. Agenda pertama adalah pengamanan distribusi dan pasokan bahan pangan pokok. Setiap daerah diminta memetakan jalur distribusi kritis dan memastikan tidak ada hambatan yang memicu kelangkaan. Agenda kedua menyasar penguatan ketahanan pangan lokal. Pemda didorong untuk mengoptimalkan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan setempat guna mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah. Agenda ketiga berfokus pada koordinasi pengendalian inflasi melalui tim pengendali inflasi daerah (TPID) yang lebih aktif memantau harga harian serta melakukan operasi pasar jika terjadi lonjakan.

Untuk memastikan efektivitas, Bima Arya meminta setiap pemda membentuk posko ketahanan pangan yang bekerja 24 jam. Posko ini bertugas mengintegrasikan data dari seluruh kecamatan dan langsung berkoordinasi dengan Bulog setempat jika terjadi kekurangan stok.

Bima Arya menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan semata urusan pemerintah pusat. “Daerah harus menjadi garda terdepan karena merekalah yang paling memahami kondisi di lapangan,” ujarnya. Ia mencontohkan perlunya sinergi antara Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, dan pihak kepolisian untuk menindak tegas spekulan yang mempermainkan harga.

Data dan Fakta Kunci

Berdasarkan data sementara, beberapa komoditas seperti beras, cabai, dan daging ayam masih menunjukkan fluktuasi harga di sejumlah wilayah. Wamendagri meminta pemda untuk segera mengaktifkan sistem peringatan dini guna mendeteksi potensi gangguan pasokan. Langkah konkret yang disarankan antara lain: memperluas jaringan pasar murah, menggiatkan program tanam pangan cepat panen, dan membangun lumbung pangan desa. Selain itu, pemda diharapkan memperkuat kerja sama antardaerah untuk saling menutupi kekurangan komoditas tertentu.

Wamendagri juga mendorong pemda untuk menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lokal guna menjamin pasokan dan menstabilkan harga di tingkat konsumen. Ia mengingatkan agar setiap kebijakan di tingkat daerah tidak kontraproduktif dengan distribusi pangan nasional.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi kelompok pangan masih menjadi penyumbang utama tekanan inflasi tahunan. Oleh karena itu, langkah antisipatif dari pemda menjadi sangat krusial untuk menahan laju kenaikan harga.

“Kami tidak ingin ada satu pun daerah yang mengalami krisis pangan hanya karena kurangnya antisipasi,” tegasnya. Komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pemda diwujudkan melalui pendampingan teknis dan alokasi anggaran yang responsif. Namun demikian, Bima Arya mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan tindakan di tingkat lokal.

Bima Arya optimistis bahwa dengan komitmen bersama, gejolak harga pangan dapat diminimalkan dan ketahanan pangan daerah mampu menjadi benteng kokoh perekonomian nasional. Evaluasi berkala akan dilakukan setiap bulan untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam implementasi.