Bima Arya Desak Pemda Siaga Inflasi dan Perkuat Stok Pangan

JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melontarkan instruksi tegas kepada seluruh pemerintah daerah. Ia meminta langkah konkret segera digelar untuk membentengi wilayah masing-masing dari ancaman inflasi dan kerawanan pangan.

Dorongan ini disampaikan dalam rapat koordinasi terbaru yang menempatkan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok sebagai prioritas nasional yang tidak bisa ditawar. Bima Arya menekankan bahwa kepala daerah wajib turun tangan langsung, bukan sekadar mengandalkan laporan di atas kertas.

Tiga Agenda Utama

Bima Arya memaparkan tiga pilar strategis yang harus dijalankan pemda secara paralel. Ketiganya dirancang untuk memastikan rantai pasok tidak putus dan gejolak harga bisa diredam sejak dini.

• Penguatan distribusi pangan: Pemda harus memetakan jalur logistik dan mengidentifikasi titik rawan hambatan. Kerja sama dengan Bulog dan distributor lokal wajib diintensifkan agar stok tidak menumpuk di satu wilayah sementara wilayah lain kekeringan pasokan.
• Operasi pasar terpadu: Bima Arya memerintahkan operasi pasar digelar secara berkala, bukan hanya saat harga sudah melonjak. Langkah ini sebagai shock absorber yang menyerap tekanan sebelum sampai ke konsumen.
• Pemantauan harga harian: Setiap daerah harus memiliki dashboard harga real-time. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan cepat, termasuk kapan harus melepas cadangan pangan atau mengintervensi spekulan.

Ketahanan Pangan Lokal Jadi Tameng

Lebih dari sekadar pengendalian inflasi, Bima Arya menyoroti pentingnya kemandirian pangan di tingkat lokal. Ia mendorong pemda mengoptimalkan lahan tidur dan memperkuat produksi komoditas unggulan daerah. Diversifikasi pangan juga disinggung sebagai strategi mengurangi ketergantungan pada beras dan komoditas impor.

"Setiap daerah punya potensi yang berbeda. Jangan semua bergantung pada pasokan dari luar. Saat terjadi guncangan, daerah yang mandiri akan selamat lebih dulu," tegasnya di hadapan peserta rapat.

Pemda juga diinstruksikan untuk menyisir program bantuan sosial yang tepat sasaran. Bantuan pangan bagi keluarga rentan harus terverifikasi akurat agar subsidi tidak bocor dan benar-benar menjadi jaring pengaman sosial di tengah tekanan harga.

Satgas Pangan Daerah Dipermanenkan

Sebagai langkah penguatan kelembagaan, Bima Arya mengusulkan pembentukan atau pengaktifan kembali Satgas Pangan di setiap kabupaten dan kota. Satgas ini akan menjadi ujung tombak pengawasan yang melibatkan unsur kepolisian, dinas perdagangan, dan perangkat kecamatan. Tugas utamanya adalah membongkar praktik penimbunan dan permainan harga di tingkat grosir.

Koordinasi lintas sektor menjadi kata kunci. Kemendagri akan memperkuat kanal pelaporan dari daerah ke pusat agar setiap anomali harga bisa terdeteksi dalam hitungan jam, bukan hari.

Target Konkret

Bima Arya memberi tenggat waktu kepada pemda untuk menyampaikan peta jalan pengendalian inflasi masing-masing. Evaluasi akan dilakukan secara berkala dan menjadi bagian dari indikator kinerja kepala daerah. Pesannya jelas: inflasi dan kerawanan pangan bukan sekadar angka statistik, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas sosial.

Dengan instruksi ini, seluruh pemda kini berada dalam posisi siaga penuh. Warga menanti hasil nyata di lapangan—harga yang terkendali dan pangan yang tersedia sepanjang waktu.