Bima Arya Desak Daerah Sinergi Kendalikan Inflasi Demi Pertumbuhan 8%

BARU SAJA, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan arahan tegas kepada seluruh pemerintah daerah. Ia meminta penguatan sinergi lintas sektor demi mengendalikan laju inflasi sekaligus mengamankan ketahanan pangan nasional. Langkah ini dinilai krusial untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Sinergi Jadi Tameng Inflasi

Bima Arya menegaskan bahwa inflasi adalah musuh bersama yang harus dilawan dengan kolaborasi erat antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. “Jika masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri, dampaknya akan minim,” ujarnya dalam pertemuan koordinasi yang digelar baru-baru ini.

Ia meminta setiap kepala daerah aktif memonitor harga komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, telur, dan daging ayam. Data real-time dari pasar harus segera direspons melalui operasi pasar murah atau intervensi distribusi.

Perkuat Lumbung Pangan Lokal

Salah satu perhatian utama adalah penguatan produksi pangan lokal. Bima Arya mendorong pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian perkotaan dan diversifikasi pangan. Ketersediaan stok yang mencukupi di tingkat desa terbukti mampu meredam gejolak harga.

Program lumbung pangan desa, bantuan bibit unggul, serta pendampingan petani harus menjadi prioritas anggaran daerah. “Jangan sampai kita selalu bergantung pada pasokan dari luar yang rentan gangguan,” tegasnya.

Target 8% Butuh Stabilitas Harga

Ambisiusnya target pertumbuhan ekonomi 8% hanya bisa tercapai jika inflasi tertahan di kisaran aman. Bima Arya menyoroti bahwa kenaikan inflasi sekecil 1% saja dapat memangkas daya beli puluhan juta keluarga. Oleh karena itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) diminta bekerja lebih agresif dengan rapat harian dan evaluasi mingguan.

Instruksi ini juga mencakup pemantauan harga di tingkat produsen dan konsumen secara simultan. Setiap anomali harus segera dilaporkan ke pusat untuk penanganan cepat.

Kolaborasi Lintas Wilayah Wajib Ditingkatkan

Bima Arya juga menekankan pentingnya kerja sama antardaerah, khususnya antara zona surplus dan defisit pangan. Daerah penghasil beras, misalnya, harus memprioritaskan distribusi ke wilayah yang sedang mengalami kekurangan.

Sistem informasi pangan terintegrasi akan diperkuat agar setiap pemerintah daerah dapat melihat stok dan harga di wilayah lain secara transparan. Hal ini mencegah spekulasi dan penimbunan.

Komitmen Menuju Ketahanan Pangan Mandiri

Di akhir arahannya, Wamendagri menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan ketahanan pangan bukan hanya tugas Kementerian Perdagangan atau Pertanian, melainkan tanggung jawab seluruh pemerintah daerah. “Sinergi yang solid akan menciptakan ekosistem ekonomi yang stabil, menjadi fondasi kokoh untuk pertumbuhan 8%,” pungkasnya.

Dengan instruksi ini, diharapkan setiap daerah segera mengambil langkah konkret demi menjaga stabilitas harga dan mewujudkan kemandirian pangan nasional.