BENER MERIAH, Beritatercepat.com – Pemerintah pusat dan daerah bersama elemen masyarakat Kabupaten Bener Meriah menyepakati percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital pascabencana hidrometeorologi. Fokus utama pemulihan diarahkan pada akses jalan dan jembatan yang terputus, agar konektivitas dan aktivitas ekonomi warga dapat segera pulih.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) yang digelar di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah, Aceh. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memimpin langsung pertemuan itu. Turut hadir jajaran pemerintah daerah, perwira TNI-Polri, pihak Kejaksaan, serta para tokoh masyarakat setempat.

Prioritas Infrastruktur dan Aspirasi Warga

Tito Karnavian mengungkapkan, rapat ini menjadi forum strategis untuk menyerap langsung kebutuhan paling mendesak dari masyarakat. “Kami tidak hanya mendengar, tetapi langsung merumuskan langkah-langkah konkret. Prioritas utama adalah membuka kembali akses jalan dan jembatan yang rusak berat akibat banjir dan longsor, karena mobilitas warga dan distribusi logistik sangat bergantung pada jalur tersebut,” ujarnya seperti dilansir Beritatercepat.com.

Dalam kesempatan itu, warga menyuarakan harapan agar rehabilitasi tidak hanya bersifat sementara, tetapi mengedepankan konstruksi yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum, disebut telah menyiapkan anggaran darurat, sementara pemerintah daerah diminta mempercepat pendataan kerusakan dan pembebasan lahan bila diperlukan.

Kolaborasi TNI-Polri dan Pengawasan Ketat

Satgas PRR menegaskan, TNI dan Polri akan dikerahkan untuk membantu percepatan pekerjaan lapangan, mulai dari pembukaan jalur logistik hingga pengamanan lokasi. Kapolres Bener Meriah dan Dandim setempat menyatakan kesiapan personel dan alat berat pendukung. “Ini adalah kerja bersama. Kami optimistis dalam waktu dekat sejumlah ruas jalan vital sudah bisa dilintasi kembali,” tambah Tito.

Untuk menjaga transparansi, Kejaksaan akan melakukan pendampingan hukum dan pengawasan penggunaan anggaran. Semua pihak sepakat membentuk posko terpadu yang akan memantau perkembangan pekerjaan setiap minggu. Dengan komitmen lintas sektor ini, pemulihan infrastruktur pascabencana di Bener Meriah diharapkan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, sekaligus menjadi model penanganan serupa di wilayah Sumatera lainnya.