Bansos Dipakai Judol, Makassar Jadi Wilayah Terbanyak di Sulsel

MAKASSAR — BREAKING: Dana bantuan sosial untuk warga miskin diduga kuat mengalir ke meja judi online. Kota Makassar tercatat sebagai wilayah dengan rekening penerima bansos terindikasi judol paling banyak di Sulawesi Selatan.

Temuan mengejutkan itu diungkap Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik. Ia memastikan ada sejumlah rekening milik penerima manfaat yang terdeteksi bertransaksi di platform judi daring.

Makassar Posisi Teratas

Menurut Malik, dari seluruh kabupaten dan kota di Sulsel, Makassar menempati urutan pertama. Indikasi itu muncul dari penelusuran aliran dana pada rekening penerima bantuan pemerintah.

"Ada rekening penerima bansos yang terindikasi dipakai untuk judi online. Terbanyak ada di Makassar," kata Malik saat dikonfirmasi.

Temuan ini langsung memicu alarm. Bansos seharusnya menjadi bantalan ekonomi warga prasejahtera. Bukan modal untuk berjudi di situs daring.

Dinsos Sulsel dilaporkan terus memetakan sebaran kasus serupa di daerah lain. Data sementara menunjukkan praktik ini menyebar di sejumlah wilayah, meski jumlahnya lebih kecil dibanding Makassar.

Sanksi Tegas Menanti Penyalahguna

Pemerintah tidak tinggal diam. Penerima bansos yang terbukti menyalahgunakan dana bantuan untuk judol terancam sanksi berat.

Sanksi paling nyata adalah pencoretan dari daftar penerima manfaat. Nama mereka bisa dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

Artinya, akses terhadap seluruh program bantuan pemerintah otomatis tertutup. Mulai dari bantuan tunai, sembako, hingga program perlindungan sosial lainnya.

Malik menegaskan evaluasi terhadap penerima manfaat dilakukan berkala. Rekening yang terindikasi judol akan masuk radar pemeriksaan petugas.

"Kami terus berkoordinasi. Penerima yang tidak tepat sasaran akan ditindak," ujarnya.

Modus Penyalahgunaan Terungkap

Praktik penyalahgunaan bansos untuk judol umumnya mengikuti pola serupa. Dana bantuan yang masuk rekening langsung ditransfer ke akun dompet digital.

Dari sana, uang dipakai untuk deposit di situs judi daring. Nilai transaksinya kerap kecil, tetapi berulang dan intens.

Aktivitas transaksi mencurigakan ini yang menjadi jejak digital. Sistem perbankan dan lembaga pengawas keuangan mampu mendeteksi pola tersebut.

Ironisnya, pelaku kerap beralasan judi online adalah jalan pintas menambah penghasilan. Faktanya, mayoritas justru terjerumus lebih dalam ke jurang kemiskinan.

Darurat Judol Skala Nasional

Kasus di Makassar hanya puncak gunung es. Judi online kini berstatus darurat nasional.

Data PPATK sebelumnya mencatat putaran uang judol di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah. Jumlah pemainnya ditaksir menyentuh angka jutaan orang dari berbagai lapisan.

Yang memprihatinkan, pemain judol bukan hanya kalangan mampu. Warga miskin, pelajar, hingga penerima bansos ikut terjebak.

Pemerintah pusat telah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Ribuan situs judol diblokir setiap bulan. Namun situs baru terus bermunculan.

Pemutusan aliran dana menjadi strategi utama. Rekening yang terindikasi bertransaksi judol dibekukan. Kerja sama dengan bank dan penyedia dompet digital terus diperkuat.

Bansos Harus Tepat Sasaran

Malik mengingatkan tujuan utama bansos. Bantuan itu ditujukan untuk kebutuhan dasar. Mulai dari pangan, kesehatan, hingga pendidikan anak.

"Bansos adalah hak warga tidak mampu. Jangan disalahgunakan untuk hal yang merusak," tegasnya.

Dinsos Sulsel juga menggandeng pendamping sosial di lapangan. Mereka bertugas mengedukasi penerima manfaat agar dana bantuan dipakai sesuai peruntukan.

Masyarakat diminta aktif melapor. Warga yang mengetahui penyalahgunaan bansos bisa menyampaikan aduan ke dinas sosial setempat atau melalui kanal pengaduan resmi pemerintah.

Perkembangan Terkini

Hingga berita ini diturunkan, pendalaman data masih berjalan. Jumlah pasti rekening terindikasi judol di Makassar belum dirinci secara resmi.

UPDATE: Dinsos Sulsel memastikan proses verifikasi dan validasi berjalan maraton. Hasilnya akan menentukan nasib penerima manfaat yang terbukti menyalahgunakan bantuan.

Publik kini menanti langkah konkret pemerintah daerah. Ketegasan dinilai penting agar bansos benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan. Bukan menguap di meja judi daring.