Bambang dan Didin Bahas Masa Depan Filantropi dan Politik Global

Jakarta — Anggota Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia, Bambang Suherman, bersama Managing Director Bening Communication, Didin Nasirudin, tampil dalam diskusi publik bertajuk “Mengawal Perubahan Sosial: Peran Filantropi dan Komunikasi Politik di Era Digital” yang digelar di Jakarta, Selasa (3/10/2025). Keduanya menyoroti pentingnya sinergi antara dunia filantropi dan strategi komunikasi politik dalam merespons dinamika global, termasuk pengalaman Amerika Serikat.

Konteks dan Latar Belakang

Diskusi yang diinisiasi oleh komunitas pemikir kebijakan ini dihadiri lebih dari 100 peserta dari kalangan akademisi, aktivis sosial, dan praktisi komunikasi. Bambang Suherman hadir mewakili Perhimpunan Filantropi Indonesia, organisasi yang selama satu dekade terakhir aktif mendorong transparansi dan dampak berkelanjutan di sektor filantropi. Sementara Didin Nasirudin, yang saat ini sedang menempuh Program Doktor Komunikasi Politik & Diplomasi di Universitas SAHID, membagikan analisisnya tentang tren politik mutakhir di Amerika Serikat.

Bambang Suherman: Filantropi Harus Jadi Jembatan, Bukan Sekadar Donor

Dalam pemaparannya, Bambang menekankan bahwa filantropi Indonesia sedang berada di persimpangan penting. Ia menyebut digitalisasi dan keterbukaan informasi telah mengubah ekspektasi publik terhadap lembaga amal.

“Kita harus menjadi jembatan antara sumber daya dan kebutuhan riil masyarakat. Filantropi tidak lagi cukup dengan menyalurkan sumbangan; kami harus mengukur dampak, melaporkan secara transparan, dan mendorong kolaborasi multiplihak agar keberlanjutan program benar-benar terwujud,” ujar Bambang.

Bambang juga menyoroti perlunya sistem manajemen berbasis data di organisasi filantropi. Menurutnya, kepercayaan publik hanya bisa dibangun dengan akuntabilitas yang terukur. Beberapa rekomendasi kunci yang ia sampaikan:

• Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berjenjang;
• Penerapan standar pelaporan berbasis internasional, seperti Global Reporting Initiative;
• Pendorongan regulasi yang memudahkan praktik filantropi strategis di Indonesia.

Tak hanya itu, ia mengajak pemerintah dan sektor swasta untuk melihat filantropi sebagai mitra pembangunan, bukan sekadar pelengkap CSR. “Kami punya pengalaman lapangan yang dalam. Saatnya kami diundang dalam perencanaan kebijakan sosial,” tegasnya.

Didin Nasirudin: Komunikasi Politik AS Jadi Pelajaran Berharga

Di sesi berikutnya, Didin Nasirudin menyajikan perspektif komunikasi politik dengan memotret kondisi Amerika Serikat. Sebagai pemerhati politik AS, ia mengamati perubahan fundamental dalam cara kandidat menjalin hubungan dengan konstituen.

“Apa yang terjadi di Amerika adalah laboratorium komunikasi politik terbesar saat ini. Dari pemanfaatan kecerdasan buatan untuk personalisasi pesan hingga manipulasi sentimen lewat media sosial, kita menyaksikan bagaimana batas antara kampanye dan propaganda menjadi kabur,” ujarnya.

Menurut Didin, polarisasi politik yang tajam di AS diperparah oleh echo chamber digital dan disinformasi terstruktur. Ia merujuk pada riset disertasinya yang menganalisis narasi kampanye pada pemilu presiden 2024. Temuannya menunjukkan bahwa narasi berbasis ketakutan dan identitas kelompok jauh lebih efektif memobilisasi pemilih dibandingkan narasi kebijakan berbasis data. “Ini tantangan serius bagi demokrasi, dan Indonesia perlu belajar agar tidak terjebak dalam pola yang sama,” tambahnya.

Didin juga menyoroti peran media arus utama yang mulai terpinggirkan oleh platform digital. Ia menawarkan beberapa strategi untuk menjaga integritas komunikasi politik, di antaranya:

• Mendorong literasi digital sejak usia dini;
• Membangun regulasi transparansi iklan politik di media sosial;
• Memperkuat jurnalisme investigatif yang independen.

Didin menegaskan bahwa komunikasi politik bukan hanya soal memenangkan elektoral, tetapi menjaga ruang publik yang sehat. “Tanpa ruang diskursus yang rasional, demokrasi hanya akan menjadi prosedur tanpa substansi,” ucapnya di akhir sesi.

Benang Merah: Kolaborasi Lintas Sektor untuk Indonesia Lebih Baik

Diskusi tersebut menghasilkan beberapa poin penting yang menjadi rekomendasi bersama. Bambang dan Didin sepakat bahwa isu sosial-politik kontemporer membutuhkan pendekatan interdisipliner. Filantropi harus melek politik, sementara komunikator politik perlu memahami dinamika sosial-ekonomi yang menjadi perhatian lembaga amal.

Keduanya berencana membangun platform kolaborasi berbasis riset yang dapat menghubungkan organisasi filantropi dengan akademisi komunikasi. Harapannya, platform ini mampu menghasilkan advokasi kebijakan berbasis bukti dan memudahkan pendanaan bagi program yang terbukti dampaknya. “Kita ingin pendekatan berbasis sains tidak hanya di laboratorium, tetapi dalam cara kita mengelola donasi dan menyusun pesan politik,” pungkas Bambang di sesi tanya jawab.

Acara ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Perhimpunan Filantropi Indonesia dan Bening Communication untuk memperkuat kapasitas komunikasi organisasi nirlaba. Kedua tokoh ini optimistis bahwa model kemitraan semacam ini akan semakin relevan menjelang tahun politik di Indonesia.