Bahlil Tegaskan Program Listrik Desa Merata dari Aceh Hingga Papua

BERITATERCEPAT.COM — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengakselerasi pemenuhan kebutuhan energi nasional hingga ke pelosok negeri. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pelaksanaan program Listrik Desa akan dijalankan secara adil dan proporsional dari ujung barat Aceh hingga ujung timur Papua. Langkah ini diambil untuk menjamin keadilan sosial dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Fokus utama penggenjot alokasi energi ini difokuskan pada wilayah yang tergolong dalam kategori Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Bahlil menegaskan bahwa daerah-daerah dengan tingkat ketimpangan akses energi tertinggi akan mendapatkan prioritas penetrasi lebih awal.

“Kementerian ESDM Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita akan melakukan secara adil dari Aceh sampai Papua. Jadi, tetapi proporsionalnya adalah daerah-daerah yang memang membutuhkan kecepatan,” tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat menyampaikan pemaparan di hadapan para anggota legislatif.

Target Elektrifikasi dan Pemetaan Titik Blank Spot

Berdasarkan inventarisasi data Kementerian ESDM, tantangan ketimpangan energi di Indonesia masih terbilang cukup besar. Saat ini, tercatat masih ada sekitar 11.000 titik berupa desa maupun dusun yang sama sekali belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN maupun pasokan daya mandiri. Untuk mengurai persoalan ini, pemerintah menyusun rencana aksi bertahap dengan target kuantitatif yang terukur.

Pada alokasi pelaksanaan program 2025 yang baru diresmikan pada 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian elektrifikasi di 1.416 titik. Sementara itu, untuk rencana program tahun 2026, penambahan penetrasi ditargetkan mampu menyentuh sedikitnya 1.300 titik daerah pelosok.

Berikut adalah perbandingan data dan target eksekusi program Listrik Desa Kementerian ESDM:

Analisis Prioritas dan Keadilan Akses Energi Wilayah 3T

Penyaluran pasokan listrik ke kawasan 3T bukan sekadar masalah teknis penyambungan kabel atau pembangunan pemangkit, melainkan wujud manifestasi sila kelima Pancasila. Menurut analisis para ahli ketahanan energi, ketiadaan akses listrik menjadi salah satu penghambat utama pertumbuhan ekonomi lokal dan kualitas pendidikan di daerah terpencil.

Menteri Bahlil merinci bahwa kendala geografis sering kali menjadi tantangan utama dalam merealisasikan target tersebut. Wilayah kepulauan dan pedalaman hutan menuntut pendekatan teknologi energi terbarukan berbasis komunal, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu atau Mikrohidro.

“Di 2026 program kita, itu kurang lebih sekitar 1.300 titik, di dalamnya itu adalah memang kita penetrasi pertama adalah daerah-daerah 3T. Daerah 3T ini menjadi prioritas, Kalimantan, Maluku, NTT, kemudian Papua, sebagian daerah di Sumatera,” lanjut Bahlil memaparkan peta jalan pemerataan energi tersebut.

Tahapan Implementasi Program Listrik Desa

Untuk memastikan penyaluran daya tepat sasaran dan berkelanjutan, Kementerian ESDM menerapkan empat mekanisme kerja utama:

1. Pemetaan Geospasial: Mengidentifikasi secara detail lokasi 11.000 titik dusun terisolasi yang belum teraliri listrik.
2. Penetapan Skala Prioritas: Mengedepankan daerah 3T di Kalimantan, Maluku, NTT, Papua, dan Sumatera yang memiliki aksesibilitas terbelakang.
3. Pengembangan Pembangkit Komunal: Memanfaatkan potensi energi baru terbarukan (EBT) lokal untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan transmisi utama PLN.
4. Eksekusi Bertahap: Menuntaskan 1.416 titik pada alokasi awal dan dilanjutkan 1.300 titik pada tahap berikutnya secara konsisten.

Dengan akselerasi ini, pemerintah optimistis rasio elektrifikasi nasional dapat mendekati angka 100 persen dalam beberapa tahun ke depan, sehingga tidak ada lagi warga negara yang tertinggal dalam kegelapan.