ASDP Mau Bangun 46 Kapal Baru-Revitalisasi Pelabuhan, Butuh Rp 23,4 T

Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memproyeksikan kebutuhan investasi jumbo hingga Rp 23,49 triliun dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Rencana ambisius ini mencakup pengadaan puluhan kapal baru dan revitalisasi pelabuhan guna memperkuat konektivitas maritim nasional.

Rincian Kebutuhan Kapal dan Infrastruktur

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, mengungkapkan bahwa total investasi itu akan dialokasikan untuk membangun 46 unit kapal baru serta pengembangan infrastruktur pelabuhan. Dari jumlah tersebut, 18 kapal dirancang untuk mendukung strategi long distance ferry (LDF) atau lintasan jarak jauh. Langkah ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan ASDP di rute-rute strategis.

Sementara itu, 15 kapal lainnya diagendakan untuk memperkuat 14 lintasan yang sudah beroperasi saat ini. Sisanya, 13 kapal, difokuskan pada program peremajaan armada tua demi meningkatkan standar keselamatan dan kenyamanan penumpang.

"Untuk mendukung rencana eksplorasi dan eksploitasi selama 5 tahun ke depan, kami hitung sampai tahun 2030, ASDP membutuhkan total investasi sebesar Rp 23,49 triliun," ujar Heru dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (24/6/2026).

Dukungan pada Konektivitas Maritim

Menurut laporan media kami, investasi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang ASDP untuk mengoptimalkan peran sebagai operator penyeberangan andalan. Dengan tambahan armada baru, diharapkan waktu tempuh perjalanan dapat dipangkas, terutama pada lintasan LDF yang memerlukan kapal berkecepatan tinggi dan kapasitas lebih besar.

Revitalisasi pelabuhan juga menjadi perhatian utama karena banyak terminal penyeberangan yang sudah berusia tua dan membutuhkan modernisasi. Infrastruktur yang memadai akan mendorong efisiensi operasional sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna jasa.

Rencana investasi ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperkuat Tol Laut dan integrasi antarmoda. Dalam RDP tersebut, Komisi VI DPR pun menyambut positif langkah ASDP dan meminta agar realisasi investasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Tantangan Pendanaan dan Dukungan Pemerintah

Heru menambahkan bahwa pihaknya masih mengkaji sejumlah skema pendanaan, termasuk melalui pinjaman perbankan, obligasi, hingga penyertaan modal negara (PMN). Besarnya kebutuhan investasi ini menuntut dukungan penuh dari pemegang saham mayoritas, yakni Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, ASDP juga membuka peluang kerja sama dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan pelabuhan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran perusahaan sekaligus mempercepat realisasi proyek.

Dengan sinergi semua pihak, Heru yakin target armada baru dan revitalisasi pelabuhan dapat tercapai tepat waktu guna mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dengan total anggaran mencapai Rp 23,49 triliun, ASDP optimistis mampu menjawab tantangan mobilitas masyarakat dan logistik di era mendatang. Pengembangan ini ditargetkan rampung bertahap hingga 2030 seiring dengan pertumbuhan permintaan jasa penyeberangan.