Ancaman Desa Kosong Mengintai, Mendes PDT Siapkan Strategi Jitu Cegah Nasib Serupa Jepang-Korsel

Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memberikan peringatan serius mengenai fenomena desa kosong yang tengah melanda negara-negara maju di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Dalam sebuah forum strategis, ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh mengikuti jejak kedua negara tersebut yang kini berjuang melawan dampak buruk dari ditinggalkannya wilayah pedesaan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, kondisi di Jepang sangat memprihatinkan dengan 93% desanya yang kini kosong. Situasi ini tidak jauh berbeda di Korea Selatan, di mana 83% wilayah pedesaan telah ditinggalkan oleh penduduknya. Menurut Yandri, fenomena ini bukan sekadar masalah migrasi penduduk, melainkan telah menjelma menjadi bom waktu yang memicu krisis kependudukan serta menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional di negara-negara tersebut.

"93% desa di Jepang kosong. Akibatnya banyak persoalan sosial, kependudukan, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Termasuk di Korea Selatan hari ini, 83% desanya kosong. Nah oleh karena itu, fenomena ini jangan sampai terjadi di Indonesia," tegas Yandri di hadapan para pemangku kepentingan dalam acara rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2026).

Jurang Desa-Kota dan Strategi Pemberdayaan

Untuk membendung arus urbanisasi masif yang mengosongkan desa, Mendes PDT Yandri Susanto memaparkan serangkaian jurus strategis. Ia menyadari bahwa akar masalah terletak pada ketimpangan ekonomi antara desa dan kota. Oleh karena itu, kementeriannya kini fokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pengembangan basis ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pendekatan yang diambil tidak lagi sekadar proyek fisik infrastruktur, melainkan pembangunan yang menyentuh langsung peningkatan kesejahteraan warga desa melalui pengelolaan potensi sumber daya alam.

Salah satu sektor unggulan yang disasar adalah kelautan dan perikanan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar yang belum dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat desa pesisir. Yandri mendorong agar desa-desa menjadi poros produksi, bukan sekadar objek pembangunan. Konsep yang ditawarkan adalah pengembangan silvofishery (wanamina), sebuah sistem budidaya terpadu yang menggabungkan konservasi mangrove dengan perikanan demi menjaga keseimbangan ekologi sekaligus memberikan hasil ekonomi berlipat.

"Kita tidak boleh hanya pandai membangun, tapi juga harus pandai mengelola. Jika konsep seperti silvofishery ini berjalan, desa akan menjadi tempat yang berkelanjutan untuk hidup. Kita ingin memastikan masyarakat betah tinggal di desanya," ujar Yandri.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengusung program pemberdayaan nelayan agar mampu menjadikan wilayah pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sinergi antar kementerian, termasuk pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, menjadi kunci untuk memastikan gelontoran dana desa benar-benar mampu mencegah desa berubah menjadi 'kota hantu'. Belajar dari pengalaman pahit Jepang dan Korea Selatan, pemerintah pusat berambisi menggelar aksi preventif agar denyut nadi kehidupan di desa-desa Indonesia tidak pernah berhenti.