AMERIKA SERIKAT — Pengadilan Melarang IRS Bagikan Data Pajak ke ICE

Sebuah keputusan hukum monumental kembali menegaskan batas tegas antara pengumpulan pajak negara dan penegakan hukum imigrasi di Amerika Serikat. Majelis hakim di Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Distrik Columbia secara sebulat suara mengonfirmasi larangan bagi Badan Penerimaan Internal (IRS) untuk membagikan informasi rahasia pembayar pajak kepada Layanan Imigrasi dan Penegakan Hukum AS (ICE). Keputusan ini secara resmi menghentikan praktik otomatisasi pencarian data imigran yang sempat diterapkan pada masa pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.

Dalam amar putusannya, Hakim Cornelia Pillard menegaskan bahwa mekanisme yang sebelumnya digunakan untuk merespons permintaan data secara masif dari pihak ICE telah “melanggar hukum federal dalam berbagai cara”. Keputusan majelis hakim ini menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa skema pertukaran data rahasia tersebut tidak sah secara hukum dan mengancam hak privasi warga.

Pelanggaran Hukum Melalui Otomatisasi Masif

Pengadilan menemukan bahwa prosedur yang sempat berjalan di bawah administrasi sebelumnya secara otomatis memeriksa jutaan catatan perpajakan tanpa adanya verifikasi individual yang memadai. Prosedur semacam ini dinilai mengabaikan standar perlindungan privasi yang dijamin secara ketat oleh undang-undang perpajakan federal Amerika Serikat.

"Prosedur tersebut mengotomatiskan peninjauan jutaan catatan tanpa adanya verifikasi individual untuk memastikan kepatuhan hukum," tegas Hakim Cornelia Pillard dalam dokumen putusan resmi majelis hakim.

Praktik penyerahan data ini dinilai merusak prinsip dasar perpajakan di Amerika Serikat. Selama ini, kerahasiaan data wajib pajak dijamin secara mutlak agar setiap individu—tanpa memandang status keimigrasian mereka—merasa aman untuk melaporkan penghasilan dan memenuhi kewajiban membayar pajak kepada negara.

Perbandingan Fungsi Lembaga dan Integritas Data

Keputusan pengadilan ini menegaskan kembali fungsi utama IRS sebagai lembaga pengumpul pendapatan negara, bukan perpanjangan tangan dari aparat penegak hukum imigrasi. Pembagian data tanpa kontrol dinilai memicu rasa takut di kalangan pekerja asing dan imigran untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi resmi.

Dengan adanya putusan hukum ini, jutaan imigran yang memanfaatkan Nomor Identifikasi Pembayar Pajak Individual (ITIN) untuk menyetor pajak tidak perlu lagi khawatir bahwa data pribadi mereka akan disalahgunakan oleh ICE untuk tindakan deportasi masif.

Menjaga Kepercayaan Publik dan Sistem Perpajakan

Para pakar hukum dan aktivis hak asasi manusia menyambut positif putusan ini. Mereka menilai bahwa perlindungan data perorangan merupakan fondasi paling krusial dari sistem perpajakan sukarela di AS. Ketika wajib pajak merasa data pribadi mereka dapat diakses secara sembarangan oleh otoritas penegak hukum lain, kepercayaan publik terhadap integritas kerahasiaan negara akan runtuh sepenuhnya.

Keputusan sebulat suara dari panel tiga hakim ini menutup celah hukum yang sebelumnya dimanfaatkan untuk mengintai para pekerja imigran. Putusan ini sekaligus memperkuat posisi peradilan dalam menjaga integritas undang-undang privasi finansial di tingkat federal dari intervensi politik dan penegakan hukum yang melampaui batas kewenangan.