7 Fakta Korupsi Batu Bara Picu Blackout di Sumatera Diusut Polri

Jakarta - Praktik dugaan korupsi dalam pemenuhan pasokan batu bara yang memicu krisis listrik atau blackout di Sumatera dan sejumlah wilayah lain di Indonesia kini tengah diusut oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri. Dugaan rasuah ini diyakini telah berlangsung selama enam tahun terakhir, merugikan negara dan mengganggu stabilitas kelistrikan nasional.

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, Selasa (7/7/2026), Kepala Kortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Senin (6/7), mengungkap temuan awal berupa praktik manipulasi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dalam rantai pasok batu bara. Perkara ini telah resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berikut fakta-fakta yang berhasil dirangkum media kami:

1. Status Hukum Naik ke Penyidikan

Kortas Tipikor Polri resmi meningkatkan status perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan terhitung sejak 4 Juli 2026. Keputusan ini diambil setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan penyimpangan hukum dalam proses pengadaan dan distribusi batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik.

2. Dua Perusahaan Jadi Sorotan

Dalam pengusutan awal, Kortas Tipikor mengidentifikasi dua perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam praktik penyimpangan tersebut. Kedua entitas bisnis ini diduga tidak memenuhi spesifikasi dan volume pasokan batu bara yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga berimbas langsung pada kelangkaan bahan bakar di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

3. Manipulasi Kuantitas dan Kualitas

Irjen Totok menjelaskan bahwa modus operandi yang ditemukan adalah manipulasi pada dua aspek utama: kuantitas dan kualitas batu bara yang dipasok. Dari segi kuantitas, volume pengiriman diduga tidak sesuai kontrak. Sementara dari segi kualitas, kalori batu bara yang dikirim diduga jauh di bawah spesifikasi yang dipersyaratkan, seperti dicampur dengan material lain.

4. Dampak Sistemik: Blackout Meluas

Akibat dari penyimpangan ini, sejumlah PLTU di Sumatera dan wilayah lainnya tidak mampu beroperasi secara optimal. Defisit pasokan listrik yang parah akhirnya memicu serangkaian blackout yang merugikan masyarakat luas, mengganggu aktivitas ekonomi, dan bahkan mengancam keselamatan publik di berbagai daerah.

5. Jangka Waktu Praktik Mencapai Enam Tahun

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, praktik curang ini tidak berlangsung dalam waktu singkat. Polri menduga pengaturan ilegal dalam pasokan batu bara untuk sektor kelistrikan ini telah berlangsung secara sistemik selama kurun waktu enam tahun ke belakang, menunjukkan adanya pola yang terstruktur dalam pelaksanaannya.

6. Kerugian Negara Masih Didalami

Meski telah masuk tahap penyidikan, Kortas Tipikor bersama auditor masih terus menghitung secara pasti besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Penghitungan ini mencakup kerugian finansial dari selisih harga dan volume, serta kerugian dampak ekonomi yang timbul akibat meluasnya pemadaman listrik yang mengganggu sektor produktif.

7. Dukungan Penuh dari PLN dan Kementerian

Untuk mengusut tuntas kasus ini, Polri menggandeng pihak PT PLN (Persero) serta kementerian terkait. Langkah ini diambil guna memastikan pengumpulan data kontrak, pelacakan dokumen pengiriman, serta uji laboratorium terhadap sampel batu bara yang diduga menyimpang dapat berjalan akurat dan mendukung proses pro-justicia. Polri menegaskan tidak akan ragu menetapkan tersangka bila bukti telah lengkap, termasuk kemungkinan menjerat oknum dari sektor swasta maupun apabila ditemukan keterlibatan penyelenggara negara.