261 Pegawai BGN Dipecat Massal Akibat Skandal Korupsi

JAKARTA, DETIK INI JUGA — Badan Gizi Nasional (BGN) baru saja mengonfirmasi pemecatan 261 pegawai yang diduga kuat terlibat skandal korupsi dana program gizi nasional.

Keputusan mengejutkan ini diumumkan langsung oleh Kepala BGN Sudaryono dalam jumpa pers yang digelar di Kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026) sore. Ia didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Trenggono.

“Ini keputusan pahit, tapi kami tak bisa berkompromi dengan penyelewengan yang merugikan rakyat,” tegas Sudaryono.

Kronologi Terbongkarnya Skandal

Skandal ini terendus setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025. Audit mendalam menunjukkan indikasi mark-up anggaran, fiktif, dan penyelewengan dana bantuan pangan.

“Kami segera membentuk tim investigasi internal. Hasilnya, 261 pegawai terbukti melanggar kode etik dan disiplin berat,” ujar Sudaryono.

Pemberhentian efektif berlaku per hari ini. Seluruh aset negara yang dipegang oleh pegawai tersebut wajib dikembalikan dalam waktu 3x24 jam.

Rincian Pelanggaran

Berikut fakta-fakta kunci yang dihimpun Beritatercepat dari dokumen investigasi:

• Korupsi anggaran: 71 pegawai menerima suap dan gratifikasi dari vendor penyedia bahan pangan.
• Manipulasi data: 190 orang terbukti merekayasa data penerima manfaat program gizi.
• Penyelewengan aset: Sejumlah pegawai menjual suplemen mikronutrien secara ilegal.
• Kerugian negara: Ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.

“Angka kerugian pastinya masih kami hitung bersama BPKP. Proses hukum pidana akan berjalan,” kata Agustina Arumsari yang menangani audit internal.

Dampak terhadap Program Gizi Nasional

BGN bertanggung jawab atas program ketahanan pangan dan gizi bagi 50 juta keluarga di Indonesia. Pemecatan massal ini dikhawatirkan mengganggu distribusi bantuan.

Namun, Sudaryono memastikan layanan tetap berjalan. “Kami sudah siapkan mekanisme rekrutmen cepat. Dalam dua minggu, posisi strategis akan terisi kembali,” janjinya.

Pihaknya juga menggandeng Inspektorat Jenderal untuk mengawasi perekrutan baru agar bersih dari nepotisme.

Sementara itu, Komisi IX DPR menyatakan akan memanggil pimpinan BGN untuk rapat dengar pendapat guna meminta klarifikasi menyeluruh.

Reaksi dan Langkah Hukum

Nama-nama 261 pegawai yang dipecat telah diserahkan kepada Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk ditindak pidana. Sejumlah pihak mendesak agar hukuman maksimal dijatuhkan.

“Ini harus jadi pembelajaran. Program gizi adalah hajat hidup orang banyak,” ujar pengamat kebijakan publik, Aditya Wardhana.

Beritatercepat akan terus memantau perkembangan terbaru. Pastikan Anda mengaktifkan notifikasi.