WHO Akui Reformasi Kesehatan RI: Pelayanan Primer Fondasi Sistem Kesehatan

BREAKING: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan pengakuan resmi terhadap reformasi sistem kesehatan Indonesia. Fokus strategis pada penguatan pelayanan kesehatan primer dinilai sebagai fondasi kokoh untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional yang lebih inklusif dan merata. Apresiasi ini disampaikan di tengah upaya Kementerian Kesehatan yang masif merevitalisasi lebih dari 10.000 puskesmas dan puluhan ribu posyandu di seluruh pelosok negeri.

Pernyataan penting ini disampaikan langsung oleh Direktur Divisi Sistem Kesehatan dan Keamanan WHO, Lluis Vinyals Torres, dalam acara Leimena Conference 2026 yang berlangsung di Gedung Widya Graha BRIN, Jakarta Selatan, Senin (27/7). Konferensi ini mempertemukan pakar kesehatan nasional dan internasional untuk membahas masa depan layanan primer.

Pelayanan Primer Jadi Pilar Reformasi

Torres menekankan bahwa langkah Indonesia menempatkan pelayanan primer sebagai prioritas sudah sangat tepat. "Ini adalah arah yang benar, karena layanan primer merupakan garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan seluruh lapisan masyarakat, baik di kota besar maupun di desa terpencil," ujarnya. Pendekatan ini selaras dengan rekomendasi WHO global yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan esensial yang terjangkau dan berkualitas.

Gelombang Riset Dukung Kebijakan

Salah satu bukti keseriusan nasional terlihat dari tingginya partisipasi komunitas ilmiah. Hampir 700 abstrak penelitian dan praktik baik diterima dalam konferensi ini, mencakup inovasi di bidang digitalisasi data pasien, penguatan peran bidan desa, hingga model rujukan terintegrasi. Torres menilai jumlah abstrak tersebut sebagai indikator kekayaan riset Indonesia yang siap dijadikan landasan kebijakan berbasis bukti. "Ini adalah tambang ide bagi para pembuat kebijakan," kata dia. Banyak penelitian yang menyoroti kesenjangan antara kebijakan dan realitas di lapangan, serta menawarkan solusi konkret.

Kesenjangan Masih Menghantui

Meski demikian, WHO mengingatkan bahwa implementasi pelayanan primer tidak lepas dari tantangan. Konsep yang telah diadopsi sejak Deklarasi Alma-Ata 1978 itu masih menyisakan gap signifikan, terutama terkait distribusi tenaga kesehatan yang timpang, keterbatasan alat diagnostik di fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan rendahnya kualitas rujukan. "Kita harus terus mengevaluasi apakah program yang berjalan benar-benar efektif menyentuh kebutuhan masyarakat," tegas Torres. Tanpa evaluasi berkelanjutan, risiko inefisiensi akan tetap tinggi.

Investasi dan Kolaborasi Kunci Sukses

WHO mendorong pemerintah untuk tidak hanya berhenti pada perencanaan. Investasi yang berkelanjutan pada infrastruktur, pelatihan tenaga kesehatan, dan sistem informasi terintegrasi menjadi kunci. Lebih jauh, kolaborasi lintas sektor—mulai dari swasta, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat—diperlukan agar transformasi pelayanan primer dapat berjalan menyeluruh. Torres juga menegaskan komitmen WHO untuk terus memberikan bantuan teknis dan berbagi praktik terbaik global, termasuk standardisasi mutu dan pengembangan layanan promotif-preventif.

Dengan dukungan komunitas ilmiah yang dinamis dan pengakuan internasional, Indonesia berada di jalur yang menjanjikan untuk menjadikan reformasi kesehatan primer sebagai model sukses yang dapat direplikasi di negara berkembang lainnya. Goncangan pandemi lalu menjadi pelajaran berharga bahwa layanan primer yang kuat adalah investasi paling mendasar bagi keselamatan bangsa.