admin
JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan perlunya akselerasi kepemimpinan perempuan di lingkungan pemerintah daerah. Ia menekankan, kunci utama penguatan peran tersebut terletak pada pendekatan transformatif yang bertumpu pada kebijakan berbasis data.
Dalam sebuah forum strategis nasional yang digelar akhir pekan ini, Haluk menyampaikan urgensi pergeseran paradigma kepemimpinan perempuan dari sekadar simbol representasi menuju agen perubahan yang terukur. “Ke depan, kepemimpinan perempuan harus bertumpu pada data konkret, bukan sekadar intuisi atau keterwakilan semata,” tegasnya di hadapan ratusan peserta dari berbagai daerah.
Menutup Kesenjangan dengan Data
Haluk menyoroti bahwa kesenjangan gender dalam birokrasi daerah seringkali bertahan karena minimnya pemanfaatan basis data terpadu. Ia mendorong setiap pemda untuk mulai memetakan indeks pemberdayaan perempuan secara rinci, mulai dari akses pendidikan, partisipasi angkatan kerja, hingga jabatan struktural. Tanpa data, upaya peningkatan akan berjalan di tempat.
“Dengan data, kita bisa melihat di pos mana perempuan terbentur. Apakah di rekrutmen, promosi, atau dalam pengambilan keputusan? Data akan menjawab, dan kita bisa merancang intervensi yang tepat sasaran,” lanjutnya.
Transformasi Bukan Sekadar Pelatihan
Pendekatan transformatif yang dimaksud Haluk tidak terbatas pada pelatihan kepemimpinan konvensional. Ia meminta pemda mengintegrasikan budaya kerja adaptif dan inklusivitas struktural ke dalam setiap program pengembangan aparatur. Ini mencakup kebijakan jam kerja fleksibel bagi ibu bekerja, sistem mentoring lintas generasi, serta penerapan kuota afirmatif berbasis kompetensi.
“Kita tidak ingin kepemimpinan perempuan hanya sebagai checklist dokumen reformasi birokrasi. Harus ada lompatan kualitas: dari sekadar hadir menjadi penentu arah kebijakan,” kata Haluk.
Praktik Baik dan Target Nasional
Sejumlah daerah telah mulai menjalankan arahan ini. Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi, misalnya, tercatat telah mengembangkan dashboard data gender yang terhubung langsung dengan sistem perencanaan pembangunan. Haluk berharap inisiatif semacam itu direplikasi di 514 kabupaten/kota dalam tiga tahun ke depan.
Target ambisius pun dipasang: minimal 30 persen jabatan eselon II di pemda harus diisi perempuan pada 2029. Saat ini, menurut catatan Kemendagri, angka tersebut masih berkisar di 18-22 persen di banyak daerah.
Tantangan Kultural Harus Dihadapi
Haluk tidak menutup mata terhadap hambatan kultural. Di banyak wilayah, bias patriarki masih menempatkan perempuan pemimpin dalam posisi sulit. Namun, ia yakin transparansi data secara bertahap akan mengikis resistensi itu. “Ketika kinerja berbicara lewat angka, sulit untuk terus mengabaikan kapasitas perempuan,” ucapnya.
Forum tersebut juga menghasilkan komitmen bersama para kepala daerah untuk memperkuat unit pengarusutamaan gender (PUG) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Kementerian Dalam Negeri akan melakukan audit berkala terhadap implementasi komitmen itu, menggunakan tolok ukur yang terukur dan dipublikasikan secara terbuka.
Dengan langkah ini, Haluk optimistis kepemimpinan perempuan di daerah bukan lagi wacana, melainkan realitas keseharian yang mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Comments (0)