Wamendagri Dorong KPP DOB Papua Masuk PSN

BARU SAJA — Wakil Menteri Dalam Negeri mengusulkan pembangunan empat Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPP) di Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan ini diambil untuk memperkuat dukungan pendanaan dari APBN. Kapasitas fiskal pemerintah daerah di provinsi baru masih sangat terbatas.

• Target: Empat KPP di DOB Papua.
• Skema pendanaan: APBN melalui PSN.
• Status fiskal Pemda: Sangat terbatas.

Mengapa PSN menjadi kunci?

PSN memberikan akses prioritas pada anggaran pusat. Tanpa itu, daerah otonomi baru kesulitan membiayai infrastruktur dasar. Wamendagri memastikan usulan ini terus dikawal hingga masuk daftar resmi.

Dampak bagi DOB Papua

Kehadiran KPP akan mempercepat penyaluran dana APBN. Pelayanan perbendaharaan yang dekat mengurangi biaya koordinasi dan waktu. Pemda dapat lebih fokus pada pembangunan layanan publik.

Proses pengusulan dilakukan setelah evaluasi kapasitas fiskal masing-masing provinsi. Data menunjukkan empat daerah baru memiliki pendapatan asli daerah di bawah standar nasional. Akibatnya, ketergantungan pada transfer pusat sangat tinggi. Dengan masuknya usulan ini ke PSN, skema pendanaan multiyears memungkinkan pembangunan berkelanjutan.

Wamendagri menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Target penetapan PSN diharapkan selesai sebelum akhir tahun fiskal. Para kepala daerah di DOB Papua menyambut langkah ini. Mereka menilai pembangunan KPP merupakan prioritas utama untuk mendukung desentralisasi fiskal yang efektif.

Saksi mata di Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Papua melaporkan bahwa tim teknis sudah melakukan verifikasi lapangan. Tahap selanjutnya adalah penyusunan dokumen usulan resmi. Jika disetujui, konstruksi fisik dapat dimulai pada awal tahun anggaran mendatang.

UPDATE: Hingga berita ini diturunkan, Kemenkeu belum memberikan konfirmasi resmi. Namun, sumber di Kementerian Dalam Negeri menyebut bahwa kesepakatan prinsip telah dicapai dalam rapat terbatas minggu lalu. Masyarakat di DOB Papua berharap proyek ini tidak tertunda seperti usulan sebelumnya.