Trump Bentuk Pasukan Deportasi 50.000 Orang, ACLU Nyatakan Kekhawatiran

Washington, D.C. — Kampanye deportasi Presiden Donald Trump telah berubah menjadi operasi penegakan hukum terbesar dalam sejarah modern Amerika Serikat. Sebuah laporan terbaru dari American Civil Liberties Union (ACLU) menyebut bahwa lebih dari 50.000 personel dari berbagai lembaga federal, negara bagian, hingga petugas satwa liar kini dikerahkan untuk menjalankan fungsi penegakan imigrasi.

Laporan yang dirilis pekan ini tersebut mengungkap bagaimana garis batas antara keselamatan publik lokal dan penegakan imigrasi federal semakin kabur. Jalan-jalan perumahan, sekolah, tempat kerja, rumah sakit, pengadilan, hingga kawasan konservasi alam berubah menjadi zona operasi penangkapan imigran gelap. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap hak-hak sipil warga Amerika.

Skala Operasi yang Belum Pernah Terjadi

ACLU mencatat bahwa lebih dari 25.000 petugas penegak hukum federal di luar Immigration and Customs Enforcement (ICE) dialihkan untuk tugas imigrasi sepanjang tahun 2025. Angka ini termasuk sekitar 9.161 personel FBI, atau setidaknya satu dari lima agen khusus FBI yang ada.

Tidak hanya itu, sekitar 12.000 agen ICE baru direkrut dalam waktu singkat sepanjang 2025 — sebuah rekor dalam sejarah lembaga tersebut. Kongres juga telah menggelontorkan dana sebesar 240 miliar dolar AS melalui paket rekonsiliasi anggaran sejak Juli 2025 untuk membiayai operasi ini.

Dalam analisisnya, ACLU meninjau 1.213 kasus yang terjadi antara Januari hingga Desember 2025 di negara bagian Arizona, California, Colorado, Florida, Illinois, dan Louisiana. Hasil tinjauan tersebut menunjukkan pola peningkatan signifikan dalam penangkapan, penahanan, hingga penggunaan kekerasan oleh aparat.

Insiden Kekerasan yang Meningkat

Kebingungan publik terhadap siapa yang berhak menghentikan mereka, dengan otoritas apa, dan kepada siapa mereka bisa meminta pertanggungjawaban, menjadi latar belakang dari serangkaian insiden kekerasan serius sepanjang tahun ini. Setidaknya empat penembakan fatal melibatkan agen ICE tercatat terjadi, termasuk dua kejadian dalam sepekan terakhir di Houston, Texas, dan Biddeford, Maine.

Sebelumnya, dua warga negara Amerika Serikat juga tewas ditembak agen federal di Minneapolis pada awal tahun ini. Kasus-kasus ini memicu gelombang tuntutan agar seluruh agen dilengkapi dengan body camera atau kamera tubuh sebagai mekanisme transparansi dan akuntabilitas.

Body Camera Mulai Dipasang Massal

Merespons tekanan publik, Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengumumkan bahwa setengah dari seluruh kantor lapangan ICE di Amerika Serikat kini telah dilengkapi kamera tubuh untuk para agen. Sisanya ditargetkan akan menerima perangkat serupa dalam waktu 60 hari ke depan.

Penempatan kamera tubuh ini merupakan buah dari perintah mantan Menteri DHS Kristi Noem pada Februari lalu, yang meminta pemasangan segera di Minneapolis menyusul penembakan-penembakan mematikan. Kongres kemudian mengalokasikan tambahan anggaran sebesar 20 juta dolar AS pada April untuk membiayai penyediaan kamera bagi seluruh agen ICE.

Bukan hal baru sebenarnya — ICE pertama kali menguji teknologi ini pada 2021 dan hingga 2024 telah mendistribusikan 1.600 kamera ke agen. Pada Maret lalu, Direktur ICE saat itu Todd Lyons menyampaikan kepada Kongres bahwa sekitar 3.000 dari 13.000 agen telah memiliki kamera tubuh, dengan 6.000 unit tambahan dalam proses pengadaan.

"Kami bergerak secepat mungkin. Begitu dana tersedia, kami langsung membelikan kamera-kamera tersebut untuk agen," ujar Tom Homan, yang ditunjuk sebagai border czar atau koordinator perbatasan, pekan ini.

Kekhawatiran HAM dan Akuntabilitas

Meskipun pemasangan kamera tubuh dianggap sebagai langkah maju, ACLU menilai inisiatif ini belum cukup untuk menjawab persoalan fundamental. Tanpa pengawasan independen yang ketat, transparansi prosedur, dan mekanisme audit yang komprehensif, kamera tubuh hanya akan menjadi alat dokumentasi pasif tanpa dampak akuntabilitas nyata.

Para kritikus juga menyoroti bahwa perluasan mandat imigrasi ke luar ICE — termasuk ke polisi lokal dan petugas satwa liar — menciptakan risiko serius terhadap hak constitutional warga. Banyak dari petugas tersebut belum mendapat pelatihan memadai terkait batasan otoritas dalam operasi imigrasi.

Situasi ini diperparah dengan fakta bahwa pada beberapa insiden penembakan baru-baru ini, petugas yang terlibat tidak mengenakan kamera. Kondisi ini membuat investigasi independen menjadi sangat sulit dilakukan.

Implikasi bagi Kebijakan Publik

Transformasi struktur penegakan hukum Amerika ini diprediksi akan meninggalkan jejak jangka panjang. Ketika polisi lokal terbiasa menjalankan fungsi imigrasi, maka kepercayaan komunitas imigran terhadap aparat penegak hukum secara umum dapat menurun drastis. Hal ini berpotensi menghambat kerja sama masyarakat dalam penanganan kejahatan konvensional.

Di sisi lain, pendukung kebijakan deportasi massal berargumen bahwa langkah ini diperlukan untuk memulihkan kedaulatan hukum di tengah krisis perbatasan. Mereka menyebut bahwa perluasan mandat merupakan konsekuensi logis dari kegagalan sistem imigrasi yang telah berlangsung puluhan tahun.

Perdebatan ini dipastikan akan terus mewarnai diskursus politik Amerika Serikat dalam beberapa bulan mendatang, terutama menjelang siklus pemilihan berikutnya dan di tengah berbagai laporan mengenai dampak ekonomi serta sosial dari kebijakan tersebut.