Tekan Inflasi, Wamendagri Bima Arya Instruksikan Daerah Perkuat Kolaborasi

BARU SAJA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan urgensi penguatan sinergi lintas pemerintah daerah untuk mengendalikan laju inflasi dan memperkokoh ketahanan pangan nasional. Penekanan ini disampaikan langsung dalam sebuah arahan terbaru yang menyasar stabilitas harga sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Arahan Langsung ke Kepala Daerah

Bima Arya meminta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota untuk tidak bekerja sendiri-sendiri. Kolaborasi antarwilayah wajib diaktifkan guna memantau pergerakan harga secara real-time dan memastikan pasokan bahan pokok tetap lancar. Inflasi yang tak terkendali, menurutnya, akan langsung memukul daya beli masyarakat dan menghambat target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.

Langkah konkret yang disoroti mencakup rapat rutin Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar murah, hingga koordinasi distribusi antarpulau. Daerah penghasil pangan didorong menjalin komunikasi intensif dengan daerah konsumen agar disparitas harga bisa dipangkas.

Stabilitas Harga untuk Ekonomi 8 Persen

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Angka tersebut mustahil dicapai jika inflasi melonjak dan kebutuhan pokok terus merangkak naik. Bima Arya menekankan bahwa pengendalian inflasi bukan semata urusan pemerintah pusat, melainkan pertempuran yang harus dimenangkan di tingkat lokal.

Data dari lapangan menunjukkan beberapa daerah masih menghadapi gejolak harga komoditas seperti cabai, bawang, dan beras menjelang akhir tahun. Oleh karena itu, arahan wamendagri menuntut respons cepat: pemda harus sudah memiliki peta kerawanan pangan dan skenario intervensi jika indikator menunjukkan tren kenaikan.

Ketahanan Pangan Sebagai Fondasi

Selain inflasi, Bima Arya menyoroti ketahanan pangan sebagai elemen tak terpisahkan dari stabilitas harga. Ia meminta daerah tidak hanya bergantung pada komoditas impor atau suplai dari luar, melainkan menggenjot produksi lokal melalui optimalisasi lahan dan dukungan bagi petani kecil.

Beberapa instruksi yang dilansir dari forum rapat internal Kementerian Dalam Negeri antara lain percepatan penyaluran pupuk bersubsidi, perbaikan irigasi, dan perlindungan stok di gudang penyangga daerah. Semua langkah ini, kata dia, harus terintegrasi dalam satu komando agar tidak tumpang-tindih dan menimbulkan kebocoran di lapangan.

Kendati arahan ini belum diumumkan secara luas, sumber di lingkungan Kemendagri mengonfirmasi bahwa surat edaran ke seluruh kepala daerah sedang difinalisasi. Pemerintah pusat akan melakukan evaluasi berkala dan memberikan sanksi bagi daerah yang abai dalam menjaga stabilitas harga.

Dengan sinergi yang maksimal, Wamendagri optimis inflasi dapat tertahan di kisaran yang aman sehingga roda perekonomian tetap berputar dan target 8 persen bukan sekadar angka di atas kertas.