Tanpa Standar Ukur Metana, Evaluasi Emisi TPA Indonesia Tak Akurat

Indonesia menghadapi hambatan besar dalam memantau dan mengevaluasi pelepasan gas rumah kaca dari sektor persampahan. Ketiadaan standar nasional pengukuran emisi metana di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) membuat upaya pengurangan dampak lingkungan dari tumpukan sampah berjalan tanpa arah yang jelas. Tanpa metode terpadu, klaim penurunan emisi sulit diverifikasi dan berisiko hanya menjadi angka di atas kertas.

Kekosongan Standar yang Fatal

Saat ini, setiap TPA bisa menggunakan pendekatan berbeda dalam menghitung metana yang lepas ke atmosfer. Ada yang mengandalkan pemodelan matematis berbasis volume sampah, ada pula yang menggunakan pengukuran langsung dengan alat portabel. Minimnya pedoman baku membuat data yang dihasilkan tidak bisa dibandingkan antardaerah, apalagi dikonsolidasikan menjadi laporan nasional yang kredibel. Padahal, metana adalah gas rumah kaca dengan daya perangkap panas lebih dari 25 kali lipat karbon dioksida dalam waktu 100 tahun, menjadikannya kontributor utama krisis iklim.

Sektor limbah padat berkontribusi sekitar 10-15 persen dari total emisi metana antropogenik global, dan Indonesia dengan lebih dari 500 TPA—sebagian besar masih berupa open dumping—memiliki andil signifikan. Namun dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), target pengurangan emisi dari limbah masih ditetapkan tanpa baseline terukur yang solid. Ketiadaan standar pengukuran membuat baseline itu sendiri bersifat spekulatif.

Dampak ke Pendanaan dan Kredibilitas

Ketidakmampuan menyajikan data emisi TPA yang akurat langsung memotong akses terhadap pendanaan iklim internasional. Lembaga donor dan mekanisme perdagangan karbon mensyaratkan measurement, reporting, and verification (MRV) yang ketat. Tanpa standar nasional yang diakui, proyek penangkapan metana TPA tidak bisa menghasilkan kredit karbon yang sah. Ini mengancam potensi ekonomi dari pengelolaan gas TPA yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk energi alternatif.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejatinya telah memiliki sistem pemantauan emisi, tetapi fokusnya lebih banyak pada sektor kehutanan dan energi. Untuk limbah, pendekatan yang digunakan masih bersifat umum. Belum ada protokol rinci yang mengatur frekuensi pengukuran, alat yang digunakan, hingga koreksi variabel cuaca. Akibatnya, laporan emisi GRK sektor limbah seringkali menjadi titik lemah dalam komunikasi nasional ke UNFCCC.

Urgensi Kolaborasi dan Regulasi

Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pengukuran emisi metana TPA membutuhkan kolaborasi lintas lembaga. Badan Standardisasi Nasional (BSN), KLHK, peneliti universitas, dan operator TPA perlu duduk bersama merumuskan metodologi yang adaptif terhadap kondisi tropis. Indonesia memiliki curah hujan tinggi yang memengaruhi laju dekomposisi sampah, sehingga standar dari negara subtropis tidak bisa sekadar diadopsi, melainkan harus dimodifikasi.

Langkah konkret yang mendesak antara lain menyepakati metode tier pengukuran (Tier 1, 2, atau 3 dari IPCC) yang seragam, menyediakan pedoman teknis pengambilan sampel gas menggunakan flux chamber atau teknik atmosferik, serta membangun pusat kalibrasi alat ukur. Semua ini harus diikat dalam regulasi yang mewajibkan operator TPA melakukan pemantauan dan pelaporan secara berkala.

Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa standar pengukuran yang jelas mampu membuka investasi hijau. Vietnam, misalnya, berhasil mengembangkan proyek landfill gas recovery di TPA Nam Son setelah menetapkan protokol pengukuran yang selaras dengan Clean Development Mechanism. Indonesia bisa meniru jalur serupa, tetapi langkah awal berupa SNI metana TPA tak bisa ditunda. Tanpa standar, Indonesia hanya menumpuk sampah sambil menebak-nebak seberapa besar ia meracuni langitnya sendiri.