SURABAYA — Korban Penipuan Lowongan Kerja Pemkot Bertambah, Mahar Capai Rp50 Juta

jatim.jpnn.com, SURABAYA — Laporan korban dugaan penipuan lowongan pekerjaan mengatasnamakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengalir ke berbagai pihak. Modus operandi pelaku yang menjanjikan posisi sebagai tenaga honorer hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mahar yang tidak sedikit kini semakin meresahkan masyarakat. Beberapa korban mengaku telah membayarkan uang hingga puluhan juta rupiah demi jabatan impian yang akhirnya tak kunjung menjadi kenyataan.

Dari data yang berhasil dihimpun, dugaan penipuan ini tidak hanya menargetkan satu atau dua orang secara terbatas. Korban yang merasa dirugikan kini mulai berani melapor ke aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perbuatan para pelaku. Nilai kerugian yang dialami bervariasi, namun ada yang mencapai Rp50 juta per korban. Jumlah ini tentu bukan angka kecil bagi masyarakat umum yang tergiur dengan iming-iming penghasilan tetap dan jaminan masa depan yang dijanjikan secara berlebihan.

Menurut keterangan beberapa korban, pelaku biasanya mengaku memiliki akses atau kedekatan dengan oknum di lingkungan Pemkot Surabaya. Mereka dengan percaya diri menawarkan jasa perantara dengan dalih bisa meloloskan pelamar tes CPNS, PPPK, atau rekrutmen tenaga harian lepas tanpa melalui proses seleksi yang wajar dan transparan. Rasa percaya korban kemudian dimanfaatkan secara sistematis untuk menguras isi dompet hingga total nilai fantastis.

Modus Operandi Penipuan Semakin Canggih

Pelaku tidak bekerja secara asal-asalan. Mereka menyusun dokumen yang tampak meyakinkan mulai dari surat pengantar palsu, stempel dinas tiruan, hingga percakapan screenshot dengan akun media sosial yang diklaim milik pejabat daerah. Beberapa korban bahkan diperlihatkan surat edaran atau formasi kebutuhan pegawai yang sebenarnya merupakan dokumen hasil editan digital yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya.

Proses transaksi pun dilakukan secara bertahap untuk membuat korban merasa aman dan terus terjebak. Dimulai dari uang pendaftaran sebesar beberapa juta rupiah, dilanjutkan uang administrasi, uang tes, hingga uang serah terima jabatan alias mahar. Setiap tahapan selalu diberi alasan yang terdengar logis sehingga korban yang sudah terlanjur membayar merasa rugi jika berhenti di tengah jalan. Akibatnya, mereka terus menyetor hingga total nilai mencapai angka yang sangat besar dan membahayakan kondisi keuangan keluarga.

Ketika uang sudah terkumpul banyak dan janji yang diberikan tidak kunjung ditepati, pelaku mulai sulit dihubungi. Nomor telepon tidak aktif, akun media sosial dihapus atau diblokir, dan alamat yang diberikan sebagai kantor perantara tidak pernah ditemukan. Korban baru sadar telah menjadi korban penipuan setelah melakukan pengecekan langsung ke kantor Pemkot Surabaya dan mengetahui bahwa tak ada nama mereka dalam daftar pelamar maupun calon pegawai resmi.

Pemkot Surabaya Pastikan Rekrutmen Gratis dan Transparan

Pihak Pemerintah Kota Surabaya secara tegas membantah adanya praktik jual-beli jabatan di internalnya. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maupun tenaga honorer selalu mengacu pada regulasi yang berlaku. Masyarakat diingatkan untuk tidak mudah percaya pada oknum yang menawarkan jasa perantara dengan imbalan uang dalam jumlah berapapun.

Penerimaan peserta seleksi ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Surabaya sepenuhnya tidak dipungut biaya. Seluruh proses rekrutmen wajib mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan daerah melalui portal resmi.

Selain itu, Pemkot Surabaya rutin menyosialisasikan mekanisme rekrutmen yang benar melalui berbagai kanal komunikasi resmi. Informasi lowongan kerja yang sah selalu diumumkan melalui situs web pemerintah, media sosial verified, dan papan pengumuman resmi. Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, dan tidak ada biaya tambahan di luar ketentuan yang sudah diatur secara nasional.

Untuk menghindari menjadi korban berikutnya, masyarakat perlu memahami ciri-ciri lowongan kerja resmi dan palsu. Berikut adalah poin-poin krusial yang perlu diperhatikan:

• Tidak ada biaya: Seluruh proses rekrutmen ASN dan honorer di Pemkot Surabaya gratis dari awal hingga akhir. Jika ada oknum yang meminta uang dalam nama apapun, itu pasti penipuan.
• Hanya portal resmi: Pengumuman rekrutmen resmi selalu melalui sscasn.bkn.go.id untuk ASN dan website resmi Pemkot Surabaya untuk non-ASN. Jangan percaya link atau website abal-abal.
• Tidak ada jaminan kelulusan: Tidak ada satupun oknum yang bisa menjamin kelulusan tanpa melalui proses seleksi yang adil dan terbuka. Klaim memiliki "jalur belakang" adalah modus klasik penipuan.
• Verifikasi langsung: Jika ragu, segera lakukan pengecekan langsung ke Bagian Kepegawaian Pemkot Surabaya atau hubungi call center resmi pemerintah daerah.
• Laporkan segera: Jika menemukan atau menjadi korban penipuan sejenis, segera laporkan ke kepolisian terdekat agar pelaku bisa ditindak dan mencegah bertambahnya jumlah korban.

Dengan semakin bertambahnya jumlah korban dan nominal kerugian yang cukup besar, diharapkan aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya. Masyarakat juga dituntut untuk lebih waspada dan kritis terhadap setiap tawaran lowongan kerja yang tidak jelas keabsahannya. Jangan sampai ambisi mendapatkan pekerjaan justru mengorbankan tabungan dan harta benda yang telah dikumpulkan bertahun-tahun. Kejelian serta kesadaran hukum menjadi senjata utama dalam menghadapi modus penipuan yang terus berkembang di era digital ini.