SURABAYA — Komisi VII DPR Soroti Kendala Sertifikasi SNI Pelaku IKM

Deretan mesin dan aroma bahan baku produksi memenuhi ruangan workshop salah satu pelaku usaha di Kota Surabaya, Jawa Timur. Di balik riuk aktivitas para pekerja lokal tersebut, tersembunyi keluh kesah para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang selama ini berjuang menembus pasar nasional. Kehadiran Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI menjadi wadah penyampaian aspirasi atas jeratan birokrasi, khususnya terkait rumit dan mahalnya pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dinilai masih memberatkan sektor usaha kecil.

Dalam peninjauan lapangan tersebut, para anggota dewan menemukan fakta bahwa sebagian besar produk IKM di Surabaya sebenarnya memiliki kualitas prima dan berpotensi ekspor. Namun, tembok tebal regulasi sertifikasi membuat langkah perluasan pasar mereka tertahan. Biaya uji laboratorium yang tinggi serta durasi penerbitan dokumen yang memakan waktu berbulan-bulan menjadi tantangan utama yang dihadapi di lapangan.

"Kami mendukung penuh perlindungan konsumen melalui penerapkan SNI, namun pengurusannya bagi skala IKM tidak boleh disamakan dengan industri manufaktur besar. Harus ada perlakuan khusus, pendampingan intensif, serta keringanan biaya agar produk lokal kita bisa segera berdaya saing," tegas perwakilan pimpinan Komisi VII DPR RI di sela-sela Kunjungan Kerja.

Birokrasi Rumit dan Beban Biaya Uji Laboratorium

Berdasarkan temuan di lapangan, proses perizinan SNI untuk satu jenis produk IKM dapat menghabiskan anggaran mulai dari Rp10 juta hingga Rp35 juta, tergantung pada kompleksitas pengujian parameter teknis. Angka ini tentu menjadi beban finansial yang teramat berat bagi pelaku usaha dengan modal terbatas. Selain itu, keterbatasan fasilitas Laboratorium Penguji di daerah memaksa para pengusaha mengirimkan sampel produk ke kota-kota besar lain, yang berimbas pada membengkaknya biaya logistik.

"Sertifikasi seharusnya menjadi alat akselerasi bisnis, bukan pembatas yang mematikan inovasi pelaku usaha daerah," ujar salah seorang anggota Komisi VII. DPR mendesak Badan Standardisasi Nasional (BSN) serta Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk segera merevisi regulasi pembiayaan dan menyederhanakan alur pengajuan SNI khusus sektor IKM.

Perbandingan Skema Sertifikasi SNI

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai urgensi penyederhanaan alur SNI, berikut perbandingan kondisi reguler saat ini dengan skema khusus IKM yang didorong oleh DPR RI:

Dorongan Subsididan Akselerasi Fasilitas Uji Daerah

Tidak hanya menyoroti masalah biaya, Komisi VII DPR RI juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk memperbanyak kuota sertifikasi SNI gratis yang dibiayai melalui alokasi APBN maupun APBD. Komisi yang membidangi industri dan UMKM ini berjanji akan mengawal alokasi anggaran sertifikasi agar benar-benar tepat sasaran kepada para perajin dan produsen di tingkat tapak.

"Jika IKM dituntut untuk bersaing dengan barang impor yang membanjiri pasar domestik, maka pemerintah wajib memberi kemudahan legalitas. SNI harus menjadi benteng pertahanan produk dalam negeri, bukan hambatan bagi pengusaha kecil," ungkap salah satu pelaku IKM di Surabaya dalam sesi dialog.

Diharapkan, temuan dari kunjungan spesifik di Kota Pahlawan ini dapat segera dirumuskan menjadi rekomendasi resmi DPR kepada kementerian terkait. Penyederhanaan sertifikasi SNI dipercaya bakal memicu gelombang penyerapan tenaga kerja baru serta memperkuat fondasi perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global.