SOLO — Jokowi Tolak Politisasi Ritual Injak Kepala Kerbau Lampung

Joko Widodo langsung menepis keras semua tudingan dan spekulasi politik yang mewarnai pemberitaan ritual injak kepala kerbau—prosesi penganugerahan gelar adat dari Kedaton Lampung. Presiden ke-7 RI itu menegaskan, tidak ada “sambungan” antara penghormatan budaya dan dinamika politik praktis.

Ditemui awak media di kediaman pribadinya, Sumber, Banjarsari, Solo, Selasa (7/7), Jokowi tampak santai namun tegas. Ia langsung meluruskan bahwa seluruh rangkaian prosesi merupakan bentuk penghormatan tertinggi dari masyarakat adat, bukan gestur politik.

“Ya itu kan, itu kan bentuk penghormatan dari masyarakat adat di Lampung. Bentuk penghormatan dari Istana Kedaton Kerajaan Lampung. Jangan ditarik-tarik ke ranah politik. Nggak nyambung,”

Pernyataan tersebut seolah menjadi tamparan bagi pihak-pihak yang sebelumnya ramai mengomentari—dan bahkan memelintir—makna ritual yang sejatinya sakral di mata masyarakat adat Sai Batin.

Klarifikasi di Tengah Riuh Politisasi

Jokowi tidak merinci siapa yang dimaksud “menarik ke politik”. Namun, pengamat politik mencatat, sejumlah elite dan warganet sebelumnya mengaitkan momen injak kepala kerbau dengan simbolisasi superioritas atau klaim kekuasaan, yang kemudian dihubungkan dengan konstelasi politik nasional menjelang pemilu. Mantan wali kota Solo itu meminta semua pihak untuk berhenti membelokkan makna tradisi.

• Penghormatan budaya, bukan deklarasi politik. Jokowi menekankan bahwa pemberian gelar adat adalah murni inisiatif Kedaton Lampung.
• Menolak pembingkaian negatif. Tidak ada simbol kekuasaan atau dominasi dalam ritual tersebut, melainkan wujud penghormatan luhur.
• Jaga etika dan kearifan lokal. Jokowi mengajak publik untuk menghargai ekspresi budaya tanpa mengotori dengan kepentingan jangka pendek.

Prosesi yang Jadi Sorotan

Ritual injak kepala kerbau merupakan bagian dari upacara adat pemberian gelar oleh Kedaton Kerajaan Lampung. Dalam tradisi Lampung, prosesi ini melambangkan keberanian, kesucian, dan pengakuan terhadap seseorang yang dianggap berjasa atau memiliki hubungan spiritual dengan bumi Lampung. Jokowi sendiri menerima gelar adat tersebut dengan berpakaian lengkap kebesaran adat, mengikuti serangkaian tahapan yang dipimpin langsung oleh para tetua adat.

Bagi masyarakat adat Lampung, prosesi itu lebih dari sekadar seremonial; ia adalah perpanjangan dari sejarah panjang Kesultanan dan Kedaton yang masih menjaga nilai-nilai leluhur. Jokowi, dalam beberapa kesempatan, dikenal sering menerima gelar adat dari berbagai kerajaan dan komunitas adat di Nusantara, dan selalu menempatkannya dalam kerangka penghormatan kebudayaan, bukan alat pencitraan.

Tak Ingin Ada Pembelokan Makna

Jokowi juga mengisyaratkan kekhawatiran jika tradisi adat terus-menerus dibelokkan demi kepentingan politik, maka yang rugi adalah upaya pelestarian budaya itu sendiri. “Kalau setiap adat ditarik ke politik, kapan kita bisa menjaga warisan leluhur dengan hati bersih?” demikian kira-kira pesan implisit dari respons singkatnya yang penuh penekanan.

Pernyataan Jokowi di Solo langsung menuai dukungan dari tokoh adat dan budayawan. Mereka menilai, klarifikasi ini penting agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan tetap memahami akar tradisi secara benar.

Dengan tegasnya Jokowi mengurai benang kusut ini, kini bola ada di publik: akankah tetap memelintir, atau mulai menempatkan adat pada tempatnya yang sejati—jauh dari hingar-bingar politik lima tahunan.