Dedi Mulyadi Tegaskan Nama Jawa Barat Tetap, Isu Perubahan Jadi Provinsi Sunda Ditepis

BANDUNG — Spekulasi liar yang beredar di masyarakat akhirnya menemui titik terang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara tegas menepis seluruh isu yang menyebutkan adanya rencana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Tidak ada usulan resmi, tidak ada agenda politik tersembunyi. Semua hanyalah diskusi awal yang terlanjur bergulir liar di ruang publik. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengambil langkah cepat meredam kegaduhan. Ia memastikan bahwa pembahasan yang terjadi di lingkungan Komisi I DPRD tidak lebih dari sekadar menjalankan fungsi konstitusional lembaga.

Tak Ada Usulan Resmi, DPRD Hanya Tampung Aspirasi

DPRD Jawa Barat sama sekali tidak memiliki agenda untuk mengganti nama provinsi. Ono Surono mengklarifikasi bahwa pembahasan yang sempat ramai diperbincangkan publik sebenarnya merupakan respons lembaga terhadap aspirasi masyarakat yang masuk melalui mekanisme rapat kerja. "Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini," tegas Ono dalam keterangan resmi yang dikutip pada Rabu (8/7/2026). Pernyataan ini langsung mematahkan seluruh spekulasi yang telah berkembang selama beberapa pekan terakhir. Ono menekankan bahwa menerima dan membahas aspirasi masyarakat merupakan bagian dari tugas pokok DPRD—bukan berarti lembaga tersebut telah menyetujui atau menginisiasi perubahan nama provinsi.

Dedi Mulyadi Kompak dengan DPRD

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunjukkan sikap yang solid dengan DPRD. Keduanya kompak menyatakan bahwa isu perubahan nama ini tidak pernah menjadi agenda pemerintahan daerah. Ketegasan ini menjadi jawaban definitif bagi masyarakat Jawa Barat yang sempat dihantui ketidakpastian identitas wilayah. "Kami tidak ingin masyarakat terombang-ambing oleh spekulasi yang tak berdasar," demikian inti pernyataan yang disampaikan kedua tokoh tersebut. Isu yang berpotensi memecah belah ini kini dinyatakan tidak memiliki legitimasi kelembagaan.

Apa Sebenarnya yang Terjadi?

Berdasarkan kronologi yang dikonfirmasi, perdebatan soal nama "Provinsi Sunda" berawal dari diskusi informal yang berkembang di masyarakat dan media sosial. Beberapa pihak kemudian mencoba membawa wacana ini ke ranah formal melalui mekanisme penyampaian aspirasi ke DPRD. Namun, tahapan diskusi tersebut belum mencapai level usulan resmi, apalagi pembahasan untuk perubahan undang-undang. Saat ini, perhatian Pemprov dan DPRD Jabar sepenuhnya difokuskan pada program pembangunan prioritas. Stabilitas identitas provinsi menjadi jaminan bagi keberlangsungan administrasi dan pembangunan daerah.