SEMARANG — Bank Jateng Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah Bersama Kemendagri

Langkah taktis untuk mentransformasi tata kelola keuangan daerah terus dipacu di tengah arus modernisasi digital yang kian masif. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia bekerja sama dengan Bank Jateng menggelar forum strategis bertajuk Overview Implementasi SIPD RI-SP2D Online dan Evaluasi Optimalisasi Penggunaan KKI/KKPD di Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (11/9/2026). Forum ini menjadi tonggak penting dalam mempercepat efisiensi, akuntabilitas, serta transparansi pengelolaan anggaran pemerintah daerah berbasis teknologi informasi.

Di hadapan para pemangku kepentingan dan perwakilan pemerintah daerah se-Jawa Tengah, pertemuan ini menguraikan peta jalan penguatan ekosistem finansial digital. Pengintegrasian sistem pembayaran daerah dinilai bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan sebuah tuntutan mutlak guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berintegritas tinggi.

Akselerasi Transparansi Lewat SIPD RI dan SP2D Online

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) yang terhubung langsung dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online menjadi fokus utama diskusi. Melalui integrasi ini, seluruh proses pengajuan hingga pencairan dana pembangunan daerah dapat dipantau secara real-time. Risiko terjadinya ketidaksesuaian administrasi maupun potensi penyelewengan anggaran dapat ditekan hingga tingkat minimal.

Kemendagri menegaskan bahwa sinkronisasi data keuangan antara pemerintah daerah dan Lembaga Keuangan Bank (LKB) seperti Bank Jateng merupakan kunci utama keberhasilan program nasional ini. Sinergi ini memastikan bahwa sirkulasi dana publik berjalan presisi tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit.

Optimasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

Selain SP2D Online, penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) atau Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) turut menjadi sorotan utama dalam evaluasi tersebut. Skema cashless ini dirancang untuk mempermudah transaksi belanja operasional dinas, meningkatkan likuiditas pengeluaran skala kecil hingga menengah, serta memberikan jaminan transparansi atas setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah.

Perwakilan dari pihak Kemendagri menekankan pentingnya komitmen seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk beralih secara penuh ke metode pembayaran non-tunai demi keamanan transaksi finansial negara.

"Digitalisasi keuangan daerah melalui KKPD dan SP2D Online bukan sekadar modernisasi sarana transaksi, melainkan upaya sistematis untuk memperkuat transparansi serta memastikan bahwa belanja pemerintah daerah memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat," ujar perwakilan Kemendagri dalam pemaparannya.

Komitmen Bank Jateng dalam Ekosistem Keuangan Digital

Sebagai bank pembangunan daerah (BPD) utama di Jawa Tengah, Bank Jateng menyatakan kesiapan penuh dalam mendukung kebijakan Kemendagri. Dukungan infrastruktur teknologi finansial terus ditingkatkan guna memastikan keandalan sistem saat memproses ribuan transaksi pemerintahan setiap harinya tanpa kendala teknis.

Jajaran manajemen Bank Jateng menyampaikan komitmennya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai tantangan operasional di lapangan. "Sinergi berkelanjutan antara Kemendagri, Pemda, dan Bank Jateng adalah fondasi utama bagi terciptanya tata kelola keuangan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi," ungkap perwakilan Bank Jateng.

Melalui penguatan kolaborasi ini, diharapkan realisasi anggaran daerah di seluruh wilayah Jawa Tengah dapat terserap lebih cepat, tepat sasaran, serta mampu mendorong roda perekonomian lokal secara lebih agresif pada tahun anggaran berjalan.