SAMPANG — PN Tolak Penundaan Eksekusi, Pemohon Pertanyakan di Tengah Banding

SAMPANG — Ketukan palu eksekusi tetap berdentang. Pengadilan Negeri (PN) Sampang memastikan eksekusi rumah objek sengketa akan dilanjutkan pada Selasa, 7 Juli 2026, setelah secara resmi menolak permohonan penundaan dari Ratna Ningsih Listyowati. Surat penolakan tertanggal 6 Juli 2026 itu membuat publik bertanya-tanya: mengapa eksekusi tetap digelar saat perkara pidana yang menjadi akar sengketa masih bergulir di tingkat banding?

Kronologi dan Poin Kunci Penolakan

Ratna, yang mengklaim sebagai pemilik sah, mengajukan penundaan dengan dasar bahwa objek sengketa terkait erat dengan dugaan pemalsuan dokumen. Berikut poin-poin krusial yang ia sodorkan:

• Hasil Labfor Kriminalistik: Tanda tangan Ratna pada Akta Jual Beli Nomor 983 Tahun 2016 dinyatakan non identik. Ini menunjukkan potensi cacat hukum pada akta yang menjadi dasar gugatan perdata.
• Proses Banding Pidana: Perkara dugaan pemalsuan dokumen tersebut masih dalam proses hukum di tingkat pengadilan tinggi, belum berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dinilai prematur.
• Tidak Pernah Menjadi Tergugat: Ratna tidak pernah menjadi pihak dalam perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2021/PN.Spg yang melahirkan penetapan eksekusi. Ia tidak pernah mendapat kesempatan membela haknya di persidangan.
• Ancaman Kerugian Besar: Ratna menekankan bahwa eksekusi tanpa kepastian pidana dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang sulit dipulihkan.

Analisis: Sinyal Bahaya pada Due Process of Law

Keputusan PN Sampang ini mengirim sinyal kuat bahwa prosedur perdata berjalan tanpa menunggu tuntasnya fakta pidana. Hal ini membuka celah pada prinsip due process of law dan perlindungan hak warga negara. "Seharusnya hakim mempertimbangkan prinsip kehati-hatian ketika ada bukti permulaan adanya tindak pidana yang dapat membatalkan dasar hak eksekusi," ujar seorang analis hukum yang mengikuti kasus ini.

Di sisi lain, belum ada pernyataan resmi dari PN Sampang yang menguraikan argumentasi penolakan. Surat balasan hanya menyatakan eksekusi tetap dilanjutkan tanpa memberi ruang pada permohonan penundaan.

Perbandingan Argumen Pemohon dan Dasar Eksekusi PN

Dengan jadwal eksekusi yang tinggal hitungan jam, publik dan pemohon menanti apakah PN Sampang akan meninjau ulang atau tetap menjalankan eksekusi kontroversial ini. Ketidakadaan penundaan bisa menjadi preseden kelam bagi perlindungan hak-hak keperdataan warga.