QUNEITRA — Pasukan Israel melancarkan serangkaian operasi penyusupan ke wilayah pedesaan Quneitra

Operasi penyusupan ini terjadi di tengah situasi keamanan Suriah yang tetap rapuh pasca-perubahan rezim di Damaskus. Wilayah Quneitra, yang berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel sejak 1967, selama beberapa dekade menjadi salah satu koridor paling sensitif di kawasan Levant. Meski gencatan senjata umumnya bertahan sejak kesepakatan pemisahan pasukan tahun 1974, aktivitas militer Israel di zona tersebut tidak pernah benar-benar berhenti. Dalam dua hari terakhir, masyarakat sipil di sekitar desa-desa di sektor barat Quneitra melaporkan adanya pergerakan kendaraan militer dan suara helikopter rendah pada dini hari, yang diduga merupakan dukungan udara bagi operasi darat pasukan khusus Israel.

Pemerintah Israel hingga kini belum memberikan pernyataan resmi mengenai operasi tersebut. Namun, sejumlah media asing yang mengutip sumber militer anonim menyebut bahwa penyusupan tersebut merupakan respons terhadap aktivitas kelompok bersenjata yang diduga berupaya membangun posisi di dekat garis demarkasi. Israel secara konsisten menyatakan bahwa mereka tidak akan mentolerir kehadiran pasukan asing atau milisi yang berafiliasi dengan Iran dan Hizbullah di dekat perbatasannya. Sejak runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada akhir 2024, kekhawatiran Israel semakin meningkat mengingat potensi kekosongan keamanan di selatan Suriah yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai aktor non-negara.

Dari sisi Suriah, otoritas lokal di Quneitra masih dalam proses transisi dan belum memiliki kapasitas militer penuh untuk mengamankan seluruh perbatasan. Kondisi ini menciptakan ruang bagi Israel untuk melakukan intervensi sepihak dengan dalih pertahanan preventif. Beberapa analis menunjukkan bahwa operasi semacam ini bukan pertama kalinya terjadi, namun intensitasnya dalam dua hari terakhir menunjukkan pergeseran taktik dari Tel Aviv. Jika sebelumnya Israel lebih mengandalkan serangan udara, langkah menyusupkan pasukan darat ke wilayah pedalaman Quneitra menandakan upaya untuk mengumpulkan intelijen lapangan secara langsung dan kemungkinan melikuidasi target spesifik.

Analisis: Motif di Balik Operasi dan Risiko Eskalasi

Masuknya pasukan Israel ke Quneitra tidak dapat dipisahkan dari strategi keamanan perbatasan jangka panjang Tel Aviv yang dikenal sebagai doktrin "pertahanan agresif". Pasca-jatuhnya rezim Assad, Israel memperluas zona penyangga di sepanjang Dataran Tinggi Golan dengan mendirikan pos-pos tambahan dan meningkatkan patroli. Namun, operasi penyusupan ke wilayah berdaulat Suriah—meski dalam kondisi genting—berpotensi melanggar norma hukum internasional dan kesepakatan gencatan senjata yang telah bertahan selama setengah abad.

Tabel di atas menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pendekatan militer Israel terhadap perbatasan selatan Suriah. Dalam dua hari terakhir, frekuensi operasi darat yang terkoordinasi menandakan bahwa Israel tidak lagi puas dengan pengawasan dari udara dan memilih untuk memastikan secara langsung tidak adanya ancaman di wilayah yang kontrolnya lemah.

Menurut para pengamat Timur Tengah, operasi ini mencerminkan kebijakan luar negeri Israel yang semakin pragmatis namun berisiko tinggi. "Tel Aviv memanfaatkan kelemahan pemerintahan transisi Suriah untuk memperluas ruang gerak militernya tanpa menghadapi risiko pembalasan signifikan. Namun, strategi tersebut bisa memicu reaksi berantai, terutama jika pasukan Suriah yang tengah reorganisasi merasa terpojok dan membalas dengan kekuatan penuh," demikian analisis yang beredar di kalangan akademisi hubungan internasional. "Ini adalah ujian nyata bagi stabilitas regional pasca-Assad."

Risiko terbesar dari operasi penyusupan ini adalah potensi terciptanya insiden yang melibatkan tentara reguler Suriah atau kelompok milisi lokal yang loyal kepada pemerintahan baru. Jika terjadi kontak tembak langsung dengan korban jiwa di pihak Suriah, tekanan politik di Damaskus untuk merespons militer akan sangat tinggi. Di sisi lain, Israel kemungkinan besar akan mempertahankan dini operasinya dengan argumentasi bahwa kedaulatan Suriah saat ini tidak efektif dalam mencegah zona perbatasan menjadi sarang militan.

Komunitas internasional, termasuk PBB dan negara-negara penjamin gencatan senjata 1974, diminta untuk segera mengklarifikasi status operasi militer Israel di Quneitra. Keheningan diplomatik yang berlarut-larut hanya akan memperkuat persepsi bahwa hukum internasional dapat dilanggar tanpa konsekuensi oleh negara-negara dengan kekuatan militer superior. Bagi warga sipil di Quneitra, operasi semacam ini berarti kelanjutan ketidakpastian, ancaman pembatasan pergerakan, dan risiko tertembak dalam bentrokan antar-pasukan yang terus berlangsung di tanah mereka.

Ke depan, tren operasi darat Israel ke dalam wilayah Suriah kemungkinan akan bertambah intens selama pemerintahan transisi di Damasku belum mampu membangun struktur pertahanan perbatasan yang kredibel. Namun, setiap penyusupan tambahan akan semakin mengikis kepercayaan antara kedua negara dan memperkecil peluang normalisasi hubungan di masa mendatang.