Pramono Anung Instruksikan Penertiban Total TPS Ilegal di Kapuk Muara

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons cepat keluhan masyarakat terkait keberadaan tempat penampungan sampah (TPS) ilegal yang beroperasi di Jalan Vikamas Tengah 10, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Menanggapi keresahan warga yang terganggu oleh polusi udara dan potensi ancaman kesehatan, Pramono mengeluarkan instruksi tegas kepada jajaran terkait untuk segera membersihkan dan menutup area pembuangan liar tersebut tanpa kompromi.

Kondisi tumpukan sampah yang tidak terkelola secara resmi ini telah lama menimbulkan bau menyengat serta mencemari estetika dan kenyamanan lingkungan pemukiman sekitar. Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran tata ruang dan kebersihan lingkungan yang merugikan warga ibu kota.

"Jangan main-main! Saya minta seluruh jajaran terkait, baik Dinas Lingkungan Hidup maupun Satpol PP, segera turun langsung ke lapangan. Tertibkan tempat tersebut sampai tuntas dan pastikan tidak ada lagi aktivitas pembuangan sampah liar di lokasi itu," tegas Pramono Anung di Balai Kota Jakarta.

Kronologi Munculnya Keluhan Warga Kapuk Muara

Keberadaan TPS ilegal di kawasan Jalan Vikamas Tengah 10 diketahui bermula dari aktivitas pembuangan sampah liar berskala kecil yang lambat laun membesar akibat minimnya pengawasan berkala di lahan terbuka. Sejumlah warga mengeluhkan dampak buruk yang kian meluas:

• Pencemaran Udara dan Aroma Busuk: Bau tidak sedap menyebar hingga radius ratusan meter ke permukiman padat penduduk sekitar saat angin berhembus kencang.
• Risiko Penyakit dan Banjir: Tumpukan sampah berpotensi menyumbat saluran drainase primer dan sekunder di kawasan Penjaringan serta memicu perkembangbiakan vektor penyakit seperti lalat dan tikus.
• Aktivitas Ilegal Tanpa Izin: Lokasi tersebut tidak terdaftar dalam peta fasilitas pengelolaan sampah resmi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Tahapan Eksekusi Penertiban dan Penegakan Hukum

Menindaklanjuti arahan langsung Gubernur DKI Jakarta, pihak Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara bersama Dinas Lingkungan Hidup langsung merumuskan langkah penanganan terpadu yang dijalankan secara bertahap:

1. Sterilisasi dan Penutupan Akses: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diterjunkan untuk menutup akses masuk kendaraan pembuang sampah liar serta memasang garis pembatas di area Jalan Vikamas Tengah 10.
2. Mobilisasi Armada Pengangkut: Dinas Lingkungan Hidup mengerahkan puluhan armada truk pengangkut sampah dan alat berat guna mengevakuasi seluruh volume timbulan sampah liar menuju Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
3. Penyelidikan dan Penindakan Oknum: Aparat penegak peraturan daerah melakukan identifikasi terhadap pihak pengelola maupun oknum pembuang sampah ilegal untuk dijatuhi sanksi tegas sesuai peraturan daerah yang berlaku.
4. Pemulihan dan Pengawasan Rutin: Area yang telah dibersihkan akan dipasangi papan larangan pembuangan sampah permanen serta diawasi secara berkala melalui patroli posko lingkungan.

Komitmen Bersih Lingkungan Pemprov DKI Jakarta

Pramono Anung kembali menggarisbawahi bahwa penanganan tata kelola sampah merupakan salah satu prioritas utama pemerintahannya guna mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang sehat dan layak huni. Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan keberadaan titik-titik pembuangan sampah liar melalui kanal pengaduan resmi pemerintah agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.