MERAUKE — Dewan Adat Desak Perlindungan Legalitas Tanah Ulayat

Hembusan angin sore di pesisir Merauke membawa bisikan cerita tua tentang tanah tempat masyarakat adat Kalai Woyu Maklew menggantungkan hidup secara turun-temurun. Di tanah yang kaya akan keanekaragaman hayati Papua Selatan ini, eksistensi hak-hak tradisional kini berkejaran dengan laju modernisasi dan dinamika investasi. Ketidakpastian batas wilayah kerap menjadi ancaman tersembunyi yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik agraria berkepanjangan.

Melihat kenyataan di lapangan, Ketua Dewan Adat Kalai Woyu Maklew, Yohanis Agabe Mahuze, menyuarakan desakan krusial terkait masa depan tanah ulayat di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa tanpa payung hukum yang kokoh, keberadaan hak-hak ulayat akan terus berada di posisi yang rentan. Menurutnya, penerbitan sertifikat resmi serta pemetaan batas teritorial ulayat yang jelas merupakan langkah mendesak yang tidak bisa lagi ditunda demi menjamin keadilan sosial.

Urgensi Legalitas dan Kepastian Hukum Tanah Ulayat

Upaya penyelesaian sengketa serta perlindungan wilayah adat membutuhkan instrumen hukum yang sah dari pemerintah. Selama ini, banyak wilayah adat yang hanya diakui secara lisan atau berdasarkan tradisi lokal tanpa adanya dokumen administratif yang terdaftar di lembaga pertanahan negara. Kondisi tersebut membuat keberadaan tanah ulayat riskan tergerus oleh kepentingan ekspansi komersial maupun proyek pembangunan.

"Penyelesaian hak atas tanah ulayat harus memiliki dasar hukum yang jelas. Menerbitkan sertifikat dan menetapkan batas teritorial ulayat adalah kunci utama untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dari potensi konflik di masa depan," tegas Yohanis Agabe Mahuze saat menyampaikan pandangannya.

Ia menambahkan bahwa sertifikasi tanah ulayat bukan bertujuan untuk memperjualbelikan aset adat, melainkan melegitimasi kepemilikan komunal agar memiliki daya tawar dan perlindungan penuh di mata hukum. Tanpa adanya pemetaan yang akurat, pembagian wilayah antar-marga juga berpotensi memicu perselisihan internal yang merugikan kerukunan warga adat setempat.

Tantangan Pemetaan Wilayah Adat di Papua Selatan

Proses inventarisasi dan penetapan batas wilayah ulayat di Kabupaten Merauke menghadapi tantangan teknis maupun geografis yang tidak sederhana. Wilayah adat kerap mencakup area hutan, rawa, dan perairan yang sangat luas dengan penanda batas alamiah seperti sungai atau pohon tertentu yang bisa berubah seiring waktu. Oleh karena itu, pengakuan formal membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan dewan adat.

Berikut adalah perbandingan dinamika pengelolaan tanah ulayat antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal yang diharapkan oleh masyarakat adat:

Menuju Regulasi yang Berpihak pada Masyarakat Lokal

Langkah nyata dari pemerintah daerah dalam menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menjadi fondasi utama yang dinantikan. Diharapkan dengan adanya payung hukum ini, Merauke dapat menjadi percontohan bagaimana pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak ulayat.

Yohanis menekankan bahwa keberadaan sertifikat tanah ulayat akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. "Kami ingin memastikan bahwa anak cucu kami kelak masih memiliki tanah untuk diolah, hutan untuk dijaga, dan identitas adat yang tetap utuh," pungkasnya dengan nada penuh harapan.

Melalui penguatan legalitas ini, masyarakat adat Kalai Woyu Maklew optimistis bahwa masa depan wilayah adat di Papua Selatan dapat terlindungi secara berkelanjutan, menciptakan keharmonisan antara masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya.