Prabowo Pimpin Ratas Darurat: Reformasi Kampus Dikebut Hari Ini

JAKARTA, DETIK INI JUGA — Presiden Prabowo Subianto baru saja menggelar rapat terbatas (ratas) yang menyasar langsung jantung permasalahan perguruan tinggi. Langkah agresif ini dilakukan di Istana Merdeka kurang dari satu jam lalu, menandai eskalasi fokus kepala negara terhadap sektor pendidikan yang dinilai kritis.

Informasi yang dihimpun redaksi menyebutkan, rapat berlangsung secara tertutup dan hanya dihadiri oleh menteri inti kabinet. Tidak ada jeda. Tidak ada basa-basi. Presiden langsung meminta pemaparan data terkini soal akses, biaya, dan mutu lulusan.

Sorotan Utama Ratas

Sejumlah poin krusial dilaporkan menjadi bahasan panas dalam pertemuan siang ini:

• Biaya Kuliah Melonjak: Presiden menyoroti keluhan publik soal Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang semakin tidak terjangkau. Tim ekonomi diminta mencari formula pembiayaan baru.
• Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Tersendat: Data penyaluran beasiswa yang lambat membuat Presiden geram. Perbaikan sistem penyaluran harus rampung dalam dua pekan.
• Digitalisasi Kampus: Platform belajar daring nasional diperintahkan untuk diintegrasikan dengan kebutuhan industri, bukan sekadar formalitas.
• Hilirisasi Riset: Penelitian di kampus wajib menghasilkan paten atau solusi nyata. Anggaran riset akan dikunci berdasarkan output, bukan sekadar proposal.

Sumber di lingkungan Istana mengonfirmasi, Presiden tidak ingin lagi mendengar alasan birokrasi. “Beliau minta minggu depan sudah ada draf instruksi presiden,” ujar sumber yang menolak disebutkan identitasnya.

Arahan Tegas Presiden

Dalam ratas tersebut, Prabowo didampingi Menteri Pendidikan Tinggi dan jajaran terkait. Presiden menekankan tiga pilar utama: keterjangkauan, kualitas, dan relevansi lulusan. Setiap kampus negeri diminta melaporkan ulang struktur biaya operasionalnya paling lambat akhir bulan ini.

“Tidak boleh ada mahasiswa yang putus kuliah karena biaya, tapi kampus juga harus efisien,” begitu pesan Presiden yang dikutip dari notulensi internal rapat.

Tim komunikasi Istana belum merilis pernyataan resmi hingga berita ini diturunkan. Namun, isyarat percepatan sudah terlihat dari masuknya agenda pendidikan tinggi dalam ratas prioritas, menyusul sidang kabinet paripurna pekan lalu.

Respons Publik

Kabar ratas ini langsung memantik reaksi dari kalangan akademisi dan mahasiswa. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia menyambut baik sinyal intervensi Presiden, meski mereka menuntut transparansi lebih lanjut. “Kami ingin lihat eksekusinya, bukan hanya janji di istana,” ujar salah satu aktivis yang dihubungi.

Data dari kementerian menunjukkan, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia masih di bawah 40 persen, tertinggal jauh dari Malaysia dan Vietnam. Kesenjangan itu menjadi alasan utama kenapa Istana mengambil alih kendali pembahasan.

Pengamat kebijakan pendidikan menilai langkah Presiden sebagai terobosan yang telah lama dinanti. “Ini pertama kalinya pendidikan tinggi dibahas dalam format ratas yang sangat teknis dan terukur,” ujar Dr. Wibowo, analis kebijakan dari Universitas Indonesia.

UPDATE: Menurut pantauan, sejumlah rektor dari perguruan tinggi negeri besar akan dipanggil ke Istana dalam 24 jam ke depan untuk menerima arahan langsung. Sementara itu, draf peraturan presiden tentang reformasi pendanaan kampus sudah mulai disusun oleh tim ahli.

Perkembangan situasi ini akan terus diperbarui. Tim redaksi berkomitmen menyajikan fakta dengan kecepatan dan akurasi tanpa kompromi.