Polwan Korban Pelecehan, Kasus Dihentikan, Pelaku Malah Naik Pangkat

PADANG — Dugaan pelecehan seksual kembali mengguncang institusi Kepolisian. Kali ini seorang polisi wanita di Polda Sumatera Barat diduga menjadi korban tindakan bejat atasannya sendiri. Ironisnya, meski bukti-bukti pendukung sudah dikumpulkan, kasus ini dihentikan. Pelaku yang merupakan seorang perwira justru mendapatkan promosi jabatan.

Duduk Perkara

Informasi yang dihimpun mengungkapkan bahwa kejadian tersebut berlangsung di lingkungan kerja internal. Korban, seorang polwan berpangkat bintara, melaporkan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang perwira menengah. Laporan itu disertai sejumlah alat bukti yang disebut cukup kuat.

Namun, setelah berproses beberapa waktu, penyidikan kasus ini secara mengejutkan dihentikan. Alasan yang mendasari penghentian itu belum diungkap secara transparan kepada publik. Padahal, sumber internal menyebutkan bukti yang diajukan meliputi rekaman percakapan dan keterangan saksi kunci.

Kontroversi Penghentian dan Promosi Pelaku

Keputusan menghentikan kasus ini langsung memicu gelombang protes. Apalagi, dalam waktu yang tidak terlalu lama, perwira yang diduga menjadi pelaku justru mendapat promosi ke jabatan baru. Kejadian ini menimbulkan kecurigaan adanya upaya melindungi oknum dan menutup-nutupi kebenaran.

Publik mempertanyakan komitmen Polda Sumbar dan Divisi Propam Polri dalam menangani kasus pelanggaran etik berat. Ketidakadilan yang dialami korban menjadi sorotan karena dinilai mencederai upaya pemberantasan kekerasan seksual di lingkungan aparat.

Tuntutan Transparansi dan Keadilan

Berbagai elemen masyarakat sipil bereaksi keras. Lembaga-lembaga pemantau kepolisian mendesak agar investigasi kasus ini dibuka kembali dan diawasi secara independen. Mereka mengingatkan bahwa penghentian sepihak tanpa penjelasan justru akan memperburuk citra Polri di mata publik.

“Ini preseden buruk. Jika polisi tidak bisa menegakkan keadilan untuk anggotanya sendiri, bagaimana masyarakat bisa percaya?” ujar seorang aktivis anti-kekerasan seksual.

Desakan serupa muncul dari sejumlah tokoh perempuan. Mereka menuntut agar Kapolda Sumbar dan Kapolri memberikan atensi khusus serta memastikan bahwa tidak ada intervensi dalam proses hukum. Kasus ini dianggap sebagai ujian bagi reformasi internal korps Bhayangkara.

Keheningan Polda Sumbar

Hingga kini, Polda Sumbar belum memberikan pernyataan resmi. Saat dikonfirmasi, juru bicara mengaku masih mengumpulkan informasi. Upaya klarifikasi berulang kali belum membuahkan respons memadai. Keheningan ini semakin menuai pertanyaan publik.

Kasus kekerasan seksual dengan modus relasi kuasa di tubuh kepolisian bukan kali ini saja terjadi. Berbagai organisasi meminta agar kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi korban, khususnya di lingkungan internal Polri.

Publik menanti langkah nyata. Apakah institusi penegak hukum mampu bertindak adil tanpa pandang bulu? Jawabannya akan dinilai dari penanganan kasus ini.