Peringatan 30 Tahun Kudatuli, Andi Widjajanto Sorot Profesionalitas Tentara

JAKARTA — Tiga dekade berlalu sejak peristiwa Kudatuli mengguncang republik, politikus PDIP Andi Widjajanto melontarkan sikap tegas: tentara harus steril dari politik praktis. Ia menekankan bahwa profesionalitas militer bukan sekadar jargon, melainkan benteng terakhir demokrasi yang tak boleh runtuh oleh ambisi kekuasaan.

Darah Kudatuli dan Pelajaran Abadi

Peringatan 30 tahun Kudatuli dijadikan momen refleksi mendalam oleh Andi. Menurutnya, peristiwa itu menyimpan luka sejarah yang dipicu oleh penyimpangan fungsi militer. “Ketika seragam loreng memasuki gelanggang politik, rakyat selalu menjadi korban,” ujarnya dalam diskusi terbatas yang digelar kemarin malam.

Andi tidak merinci kronologi kelam tersebut, tetapi ia menegaskan bahwa keterlibatan tentara dalam dinamika kekuasaan sipil adalah pelanggaran paling fundamental terhadap sumpah prajurit. Profesionalitas, katanya, berarti loyalitas mutlak kepada negara dan konstitusi—bukan kepada tokoh atau partai politik manapun.

Lima Poin Profesionalisme Militer

Dalam pemaparannya, Andi merumuskan lima prinsip utama yang harus menjadi pedoman setiap prajurit.

• Netralitas absolut: Tidak boleh ada afiliasi politik di tubuh TNI, baik secara individu maupun institusi.
• Subordinasi sipil: Tentara tunduk sepenuhnya pada otoritas sipil yang sah hasil pemilu.
• Fokus pertahanan: Seluruh energi prajurit dikerahkan untuk menghadapi ancaman eksternal dan menjaga kedaulatan wilayah.
• Transparansi doktrin: Doktrin militer harus terbuka untuk diaudit publik agar tidak disusupi agenda politik.
• Pendidikan kewarganegaraan: Setiap prajurit wajib memahami batas-batas konstitusional yang memisahkan peran militer dan sipil.

“Lima pilar ini bukan negosiasi,” tegasnya. “Semua harus berkomitmen penuh sampai ke jajaran paling bawah.”

Tidak Ada Ruang untuk Dwifungsi Baru

Andi secara khusus menyoroti gelagat sejumlah pihak yang mencoba menghidupkan kembali praktik dwifungsi dalam kemasan modern. Ia menolak tegas segala bentuk pelibatan militer dalam pengelolaan pemerintahan sipil, termasuk penempatan perwira aktif di jabatan strategis kementerian atau lembaga non-pertahanan.

“Era reformasi telah mengubur doktrin itu secara konstitusional,” ucapnya. “Menggali kubur yang sama di 30 tahun Kudatuli adalah pengkhianatan terhadap semangat perubahan.”

Data yang ia paparkan menunjukkan bahwa sejak 1998, TNI secara bertahap telah melepaskan lebih dari 400 posisi struktural di ranah sipil. Namun, ia mengakui bahwa godaan untuk kembali merangsek ke ruang politik tetap ada, terutama saat situasi keamanan memanas atau stabilitas pemerintahan goyah.

Refleksi dan Harapan

Di penghujung diskusi, Andi menyampaikan harapan agar peringatan Kudatuli tidak sekadar seremonial tahunan. Ia mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peristiwa itu sebagai kompas moral yang selalu mengingatkan bahaya laten persekongkolan militer dan politik.

“Profesionalitas tentara adalah fondasi kepercayaan publik terhadap demokrasi kita,” pungkasnya. “Jika fondasi itu retak, seluruh bangunan republik akan runtuh.”