Pengacara Negara Bela Nelayan Filipina, Saksi OVP Disebut Bukti Kunci Sara Duterte

MANILA — Dua perkara hukum besar bergerak bersamaan di Filipina pekan ini. Di satu sisi, pengacara negara mendesak Mahkamah Agung (Supreme Court) membatalkan putusan yang menyatakan ilegalnya pemantauan kapal penangkap ikan komersial selama 24 jam. Di sisi lain, di gedung parlemen, kesaksian seorang mantan petugas pembayaran Kantor Wakil Presiden disebut sebagai salah satu bukti kunci dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana rahasia Wakil Presiden Sara Duterte.

Dalam berkas yang diajukan ke Mahkamah Agung, Office of the Solicitor General (OSG) menegaskan bahwa kebijakan pemantauan penuh waktu terhadap armada penangkapan ikan komersial justru harus dipertahankan karena dimaksudkan untuk melindungi hak rakyat kecil atas penghidupan yang berkelanjutan, bukan kepentingan segelintir pelaku usaha besar.

SolGen Bela Nelayan Kecil di Mahkamah Agung

Pengacara negara resmi meminta Mahkamah Agung mencabut putusan terbarunya yang menyatakan bahwa pemantauan kapal penangkap ikan komersial secara round-the-clock merupakan tindakan melawan hukum. Pemerintah menilai para operator penangkapan ikan sengaja "membingungkan isu-isu perkara ini" demi kepentingan bisnis mereka sendiri.

"Kebijakan harus melindungi hak rakyat biasa untuk memperoleh penghidupan yang berkelanjutan, bukan melindungi kepentingan segelintir orang," demikian ditegaskan pengacara negara dalam dokumen yang diajukan ke Mahkamah Agung.

Poin-poin penting sengketa ini:

• Mahkamah Agung baru-baru ini memutuskan bahwa pemantauan kapal komersial selama 24 jam penuh melanggar hukum;
• Pemerintah melalui Solicitor General mengajukan mosi peninjauan kembali atas putusan tersebut;
• Pemantauan dimaksudkan untuk mencegah penangkapan ikan ilegal serta menjaga kelestarian sumber daya laut bagi nelayan tradisional;
• Pemerintah menilai gugatan operator komersial hanya menguntungkan kalangan usaha besar dan merugikan nelayan kecil.

Menurut pemerintah, meleburnya pengawasan terhadap kapal-kapal komersial berpotensi membuka celah penangkapan ikan secara berlebihan yang pada akhirnya mengancam pendapatan ribuan keluarga nelayan di berbagai wilayah pesisir Filipina.

Kesaksian Acosta Disebut 'Smoking Gun' Lawan Sara Duterte

Di arena politik, Anggota Dewan Perwakilan dari dapil Bicol Saro, Terry Ridon, yang juga anggota tim jaksa DPR, menyebut kesaksian Gina Acosta — mantan petugas pembayaran khusus (special disbursing officer/SDO) Kantor Wakil Presiden (OVP) — sebagai "salah satu senjata makan suang" atau smoking gun yang membuktikan dugaan penyalahgunaan dana rahasia Wakil Presiden Sara Duterte.

"Kesaksian Gina Acosta pekan lalu adalah salah satu smoking gun yang membuktikan penyalahgunaan dana rahasia oleh Wakil Presiden," ujar Ridon dalam keterangannya di Manila.

Ridon menegaskan bahwa keterangan Acosta memberikan gambaran langsung mengenai alur pencairan dan pertanggungjawaban dana rahasia OVP yang kini menjadi sorotan proses hukum di DPR. Tim jaksa menilai kesaksian tersebut memperkuat rangkaian bukti dokumen yang telah dikumpulkan sepanjang pemeriksaan berlangsung.

Kronologi Perkembangan Dua Perkara

1. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menyatakan pemantauan kapal ikan komersial selama 24 jam ilegal.
2. Pemerintah melalui Office of the Solicitor General mengajukan mosi peninjauan kembali dengan membela kepentingan nelayan kecil.
3. Gina Acosta, mantan SDO OVP, memberikan kesaksian dalam pemeriksaan terkait dana rahasia Kantor Wakil Presiden.
4. Anggota tim jaksa Terry Ridon menyatakan kesaksian tersebut merupakan salah satu bukti kunci dalam kasus Sara Duterte.

Analis hukum menilai kedua perkara ini mencerminkan dinamika relasi antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif di Filipina. Di satu sisi, eksekutif memperjuangkan kebijakan perlindungan sektor perikanan di hadapan yudikatif; di sisi lain, legislatif tengah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pejabat negara tertinggi kedua.

Baik keputusan Mahkamah Agung atas mosi peninjauan kembali maupun kelanjutan proses pembuktian dana rahasia OVP diprediksi akan terus menjadi sorotan publik dalam beberapa pekan ke depan, mengingat keduanya menyentuh isu akuntabilitas penyelenggaraan negara dan kepentingan rakyat kecil.