Pemprov Kalsel Bangun Kanalisasi untuk Cegah Bencana Karhutla Meluas

Bumi Lambung Mangkurat kembali bersiap menghadapi ancaman tahunan bencana asap yang selalu mengintai setiap memasuki musim kemarau. Asap tipis yang kerap membumbung dari kawasan lahan gambut kini mulai diantisipasi secara masif melalui serangkaian langkah teknis dan terukur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) bersama jajaran instansi terkait meluncurkan program strategis pembangunan sistem kanalisasi dan pembuatan sekat kanal (canal blocking) di berbagai titik krusial. Langkah cepat ini diambil demi menjaga kelembapan tanah gambut yang sangat rentan terbakar sekaligus menekan potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) agar tidak semakin meluas.

Kondisi lahan gambut yang mengering saat musim kemarau sering kali menjadi pemicu utama terjadinya kebakaran hebat yang sulit dipadamkan. Karakteristik gambut yang menyimpan material organik kering hingga kedalaman beberapa meter membuat pemadaman permukaan menjadi kurang efektif jika tanahnya sudah terlanjur terbakar. Oleh karena itu, skema retensi air melalui pembuatan kanal menjadi benteng pertahanan utama pemerintah daerah dalam mengendalikan kestabilan cadangan air tanah di area-area rawan bencana.

Strategi Vital Menjaga Kelembapan Lahan Gambut

Pembangunan kanalisasi ini difokuskan pada kawasan gambut dalam yang memiliki riwayat kebakaran tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pemprov Kalsel menargetkan pembuatan puluhan unit sekat kanal baru serta pemulihan kanal-kanal lama yang sudah rusak. Melalui sistem ini, air hujan yang tersisa dapat ditampung dan ditahan agar tidak langsung mengalir ke sungai utama, sehingga tanah gambut di sekitarnya tetap basah dan lembap meski cuaca sangat terik.

"Kami tidak ingin menunggu sampai titik api menyebar luas dan merugikan masyarakat. Pembangunan kanalisasi dan pemblokiran kanal ini adalah bentuk investasi keselamatan jangka panjang. Lahan gambut yang terjaga kelembapannya secara alami akan mencegah timbulnya percikan api dari bawah permukaan," tegas perwakilan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Upaya pembasahan kembali atau rewetting process ini dianggap sebagai pendekatan paling rasional ketimbang melakukan pemadaman air dari udara (water bombing) yang menelan biaya sangat mahal. Penanganan dari hulu ekologi dianggap jauh lebih efektif untuk menekan tingkat kerusakan lingkungan yang lebih parah. Ancaman Karhutla bukan sekadar masalah polusi udara, melainkan pertaruhan ekologi dan masa depan kesehatan generasi mendatang.

Sinergi Lintassektoral dan Pemetaan Wilayah Prioritas

Dalam merealisasikan proyek pencegahan ini, Pemprov Kalsel tidak bergerak sendirian. Kolaborasi erat dijalin bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Manggala Agni, serta kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di tingkat desa. Peta kerawanan bencana telah disusun secara rinci untuk menentukan area mana saja yang membutuhkan penanganan kanalisasi darurat.

Berikut adalah data pemetaan wilayah prioritas dan rencana pembuatan kanalisasi pencegahan Karhutla di wilayah Kalimantan Selatan:

Selain infrastruktur fisik berupa kanal, Pemprov Kalsel juga meningkatkan patroli darat dan pengawasan udara menggunakan pesawat nirawak (drone) untuk memantau titik panas (hotspot) secara real-time. Sosialisasi kepada para pemilik lahan dan perusahaan perkebunan terus digalakkan agar tidak ada lagi pihak yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar (zero burning policy).

Pemerintah optimistis bahwa kombinasi antara edukasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta efektivitas infrastruktur kanalisasi mampu meminimalkan dampak buruk Karhutla di Kalimantan Selatan pada tahun ini. Penanganan terpadu ini diharapkan dapat membawa Kalsel bebas dari ancaman kabut asap yang dapat mengganggu penerbangan, roda ekonomi, dan kesehatan publik.