PDRI Serukan Politik Tak Lagi Jadi Wilayah Terlarang bagi Perempuan

Gelombang kesadaran politik terus menguat. Kaum perempuan kini diserukan untuk mendobrak tembok imajiner yang selama ini membatasi ruang gerak mereka di kancah politik. Bukan lagi saatnya bersikap pasif atau menganggap panggung kekuasaan sebagai zona yang jauh dari jangkauan.

Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam pernyataan terbaru Perhimpunan Demokrasi Rakyat Indonesia (PDRI). Organisasi ini menegaskan bahwa partisipasi aktif perempuan bukan sekadar hak konstitusional, melainkan sebuah keniscayaan untuk membangun tata kelola yang berkeadilan.

Runtuhnya Stereotip Kuno

Selama puluhan tahun, narasi yang beredar di masyarakat menempatkan politik sebagai urusan maskulin. Dampaknya, banyak perempuan enggan terjun karena khawatir dihakimi atau dianggap tidak pantas. PDRI memandang stereotip semacam ini harus segera dihapuskan. Ketua Bidang Perempuan dan Politik PDRI, Kartika Dewi, dalam keterangannya menekankan bahwa kapasitas kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender. "Kami melihat banyak perempuan hebat di akar rumput yang mampu menyelesaikan masalah kompleks, dari pengelolaan anggaran desa hingga negosiasi konflik. Mereka hanya butuh panggung dan kepercayaan diri," ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tren partisipasi perempuan di parlemen memang meningkat, namun masih fluktuatif. Pada Pemilu 2024, keterwakilan di DPR RI hanya mencapai 22,1 persen, masih di bawah ambang batas afirmasi 30 persen yang diamanatkan undang-undang. Padahal, kehadiran legislator perempuan terbukti menghasilkan produk hukum yang lebih sensitif gender, seperti pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Strategi Membuka Jalan

Untuk mengakselerasi keterlibatan ini, PDRI merancang serangkaian program pendidikan politik non-partisan. Mulai dari pelatihan public speaking, pendalaman isu legislasi, hingga penggunaan media digital sebagai corong aspirasi. Tujuannya jelas: melahirkan kader-kader perempuan tangguh yang siap berkontestasi di pemilu maupun menduduki jabatan strategis tanpa bergantung pada patronase.

Kartika menambahkan, tantangan terbesar justru berasal dari internal perempuan itu sendiri. "Rasa tidak percaya diri dan beban ganda domestik seringkali menjadi penghalang psikologis yang lebih besar dibanding serangan lawan politik. Maka program kami juga fokus pada penguatan mental dan manajemen waktu," tegasnya. Pihaknya mengajak seluruh elemen, termasuk keluarga, untuk menjadi support system utama bagi perempuan yang mencalonkan diri.

PDRI berharap pada Pemilu 2029 mendatang, pertarungan politik tidak lagi didominasi oleh wajah-wajah lama. Mimpi untuk melihat lebih banyak bupati, wali kota, bahkan gubernur perempuan bukan sekadar utopia jika sejak sekarang gerakan masif terus digalakkan. Panggung politik kini bukan lagi wilayah terlarang, melainkan medan perjuangan yang terbuka selebar-lebarnya.