Panja Kasus Febrie Resmi Didorong, Gerindra Desak Transparansi Penuh

JAKARTA — Upaya pembentukan Panitia Kerja pengawasan kasus yang menyeret Febrie Adrianyah mendapat tekanan kuat dari Fraksi Gerindra. Langkah ini didorong agar seluruh proses hukum berjalan secara transparan dan tidak meninggalkan celah gelap.

Dorongan tersebut disuarakan langsung oleh Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rahul. Ia menegaskan bahwa panitia kerja ini mutlak diperlukan untuk membedah tuntas tiga pusaran korupsi besar yang kini tengah diselidiki.

Tiga Kasus Raksasa dalam Radar Pengawasan

Penetapan tersangka terhadap Febrie Adrianyah membuka jalan bagi DPR untuk memperlebar fungsi kontrolnya. Muhammad Rahul membeberkan tiga objek vital yang akan menjadi fokus pengawasan panitia kerja:

• Skandal Tata Niaga Batu Bara: Dugaan permainan proyek yang merugikan keuangan negara secara masif.
• Kasus ASABRI: Penyelewengan dana investasi yang menjerat para petinggi perusahaan pelat merah tersebut.
• Megakorupsi Krakatau Steel: Pusaran proyek infrastruktur baja yang diduga penuh rekayasa.

Transparansi Tanpa Kompromi

Politikus Gerindra itu menyampaikan argumennya secara lugas. Ia menolak agar perkara ini hanya menjadi tontonan hukum yang berlarut-larut. "Panja tidak boleh menjadi macan kertas. Ini tentang memastikan tidak ada teka-teki yang tersisa di balik penetapan tersangka," tegas Rahul dalam pernyataannya, Rabu (16/4/2026).

Ia menolak adanya impunitas di balik kasus-kasus tersebut. Mekanisme panitia kerja dinilai sebagai pisau bedah parlemen untuk memeriksa aliran dana dan aktor lapangan. Rahul memastikan partainya tidak akan mentoleransi segala bentuk obstruksi terhadap kerja-kerja pengawasan.

Update Terkini di Senayan

Situasi di parlemen terpantau mulai menghangat. Lobi-lobi politik antar fraksi sedang berjalan untuk memuluskan pembentukan panitia kerja ini. Gerindra optimistis usulan ini akan mendapatkan dukungan lintas fraksi mengingat besarnya bobot perkara yang sedang diselidiki penegak hukum.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, sumber internal DPR yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya percepatan komunikasi. "Ini harus terang benderang. Kita tidak ingin ada ruang gelap yang menutupi aktor intelektual di balik kasus ini," ujarnya.

DPR saat ini tengah menunggu perkembangan resmi dari pimpinan alat kelengkapan dewan. Jika disetujui, panitia kerja ini akan memiliki hak penuh untuk memanggil paksa para saksi dan menyita dokumen-dokumen kunci untuk mengurai kebuntuan investigasi.

Baca juga:

• Jules Kounde Cetak Gol Kemenangan Barcelona atas Real Sociedad
• Gelombang Kenaikan Harga Barang di Mal Diprediksi Terjadi Akhir 2026