NEW YORK — Zohran Mamdani Kecam Operasi ICE Memicu Teror Imigran

NEW YORK — Gelombang operasi penindakan yang dilancarkan oleh Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) menuai kritik keras dari jajaran kepemimpinan Kota New York. Otoritas setempat menilai operasi masif tersebut telah menyebarkan rasa takut yang meluas di tengah komunitas imigran, tanpa memandang status hukum mereka di wilayah metropolitan tersebut.

Kecaman terbuka ini mencuat dalam konferensi pers bersama antara pimpinan daerah New York dan Gubernur Kathy Hochul pada 1 September. Pertemuan tersebut menyoroti friksi yang kian meruncing antara kebijakan imigrasi agresif pemerintah federal pimpinan Donald Trump dan kebijakan suaka yang selama ini diterapkan oleh otoritas lokal New York.

Kronologi Meningkatnya Tekanan Penegakan Hukum Imigrasi

Ketegangan antara pemerintah lokal New York dan otoritas federal berkembang melalui rangkaian peristiwa penindakan intensif sepanjang beberapa bulan terakhir:

1. Juli: Lonjakan Rekor Penangkapan Nasional — Data federal mencatat eskalasi operasi ICE yang mencapai rekor penangkapan tertinggi secara nasional, memicu kepanikan warga di berbagai pusat kota besar AS.
2. Agustus: Peningkatan Operasi di Wilayah Urban New York — Tim penegak hukum federal memperluas penyisiran di kawasan publik dan pusat aktivitas imigran di lima wilayah New York.
3. 1 September: Respons Resmi Balai Kota New York — Otoritas eksekutif New York bersama pemerintah negara bagian menggelar konferensi pers bersama guna menentang pendekatan represif federal.

Kecaman Keras Balai Kota Terhadap Pendekatan Represif

Dalam pernyataannya, Zohran Mamdani menegaskan bahwa operasi ICE saat ini telah melampaui batas kewajaran penegakan hukum dan menciptakan atmosfer kecemasan publik yang destruktif.

"Kami menyaksikan teror nyata terhadap para imigran di seluruh kota kami dan, sejujurnya, di seluruh penjuru negeri ini," tegas Mamdani dalam keterangannya di hadapan awak media.

Mamdani menilai tindakan aparat federal tidak hanya menyasar individu yang memiliki masalah hukum, melainkan memukul rasa aman keluarga pekerja migran yang berkontribusi langsung terhadap denyut perekonomian New York. Situasi ini dinilai berpotensi membuat masyarakat rentan enggan mengakses layanan kesehatan esensial, pendidikan anak, serta enggan melapor ke aparat kepolisian saat menjadi korban kejahatan.

Tuntutan Anggaran Keamanan dan Perlindungan Warga

Selain menyoroti pendekatan represif ICE, konferensi pers bersama Gubernur New York Kathy Hochul tersebut difokuskan pada tuntutan pencairan dana kontraterorisme dan keamanan dari pemerintah federal. Otoritas New York mendesak agar fokus keamanan nasional diarahkan pada ancaman nyata, bukan pada perburuan imigran sipil.

• Pencairan Dana Keamanan Publik: Menuntut pemerintah federal segera mengalirkan alokasi anggaran kontraterorisme yang tertahan demi melindungi infrastruktur vital New York.
• Perlindungan Hak Sipil Komunitas: Menginstruksikan lembaga-lembaga kota untuk tetap menjaga kerahasiaan data warga dari akses tanpa izin lembaga imigrasi federal.
• Dukungan Hukum bagi Imigran: Memperkuat alokasi bantuan hukum independen guna memastikan kepatuhan terhadap proses peradilan yang adil (due process).

Perseteruan ini diprediksi akan terus berlanjut di ranah hukum dan politik nasional, mengingat New York tetap berkomitmen mempertahankan statusnya sebagai kota yang ramah dan aman bagi seluruh populasi warganya.