Mubasyier Fatah: Keamanan Siber Harus Jadi Prioritas Digitalisasi NU

Dalam gelaran Silaturahmi Nasional Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) di Jakarta, Sabtu (12/4), Mubasyier Fatah tampil dengan sorotan berbeda. Pria yang dikenal sebagai praktisi keamanan siber ini sekaligus menjabat Bendahara Umum Pimpinan Pusat ISNU—posisi strategis yang jarang disandang oleh profesional di luar jalur administrasi tradisional. Di hadapan ratusan kader, ia memaparkan realitas yang selama ini luput dari perbincangan mainstream: “Organisasi keagamaan seperti NU adalah ladang empuk bagi peretas.”

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Di era ketika masjid menerima donasi melalui QRIS, data jamaah tersimpan di cloud, dan majelis taklim menggelar streaming, celah keamanan digital kerap diabaikan. Fatah menyebut fenomena ini sebagai “paradoks digitalisasi”—semakin masif adopsi teknologi, semakin terbuka pintu ancaman siber.

Lanskap Ancaman Siber Indonesia: Angka yang Mengejutkan

Mengacu pada data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Fatah membeberkan lonjakan serangan siber yang mengkhawatirkan. Sepanjang 2025, BSSN mencatat lebih dari 1,2 miliar anomali lalu lintas internet di Indonesia, naik 37% dibandingkan 2024. Ransomware, phishing, dan serangan DDoS mendominasi, dengan sektor organisasi nirlaba dan keagamaan menjadi target baru yang rentan.

Data tersebut, menurut Fatah, menunjukkan bahwa sektor keagamaan tidak lagi bisa menganggap insiden siber sebagai “masalah orang lain”. “Ransomware tidak peduli apakah Anda korporasi atau pengurus masjid. Begitu ada data berharga, mereka akan datang,” tegasnya.

Mengapa Organisasi Keagamaan Begitu Rentan?

Fatah mengidentifikasi tiga faktor utama yang membuat entitas seperti Nahdlatul Ulama menjadi target empuk. Pertama, aset data jamaah yang bernilai tinggi—mulai dari nama, alamat, nomor telepon, hingga preferensi politik hasil mobilisasi. Kedua, infrastruktur TI yang minim perlindungan, sering kali hanya mengandalkan shared hosting murah atau akun WhatsApp pribadi pengurus. Ketiga, rendahnya literasi digital kader yang membuat tautan phishing mudah menyebar di grup-grup pengajian.

“Kita punya jutaan data anggota. Kalau satu saja bocor dan diperjualbelikan di dark web, dampaknya bisa ke mana-mana—mulai dari penipuan berbasis identitas hingga profiling politik.” —Mubasyier Fatah, Bendahara Umum PP ISNU

Ia mencontohkan kasus nyata yang ditanganinya: sebuah pondok pesantren di Jawa Timur kehilangan akses ke seluruh data kepegawaian setelah sistem mereka terkunci ransomware. Pelaku meminta uang tebusan Rp50 juta dalam bentuk Bitcoin. Karena tidak memiliki cadangan, pesantren terpaksa membayar setengah dari jumlah yang diminta—sebuah kerugian yang sebenarnya bisa dicegah dengan anggaran keamanan siber tak lebih dari Rp5 juta per tahun.

ISNU Bergerak: Dari Literasi Hingga Satuan Tugas Siber

Menjawab kebutuhan itu, Fatah mengumumkan peluncuran program “ISNU Digital Resilience Initiative” yang akan dimulai pada paruh kedua 2025. Inisiatif ini mencakup tiga pilar: pelatihan keamanan siber dasar bagi pengurus di seluruh Indonesia, pembangunan portal pelaporan insiden, dan pembentukan satuan tugas (satgas) keamanan siber di bawah koordinasi PP ISNU.

“Satgas ini akan menjadi garda pertama ketika ada insiden,” jelasnya. “Mereka tidak hanya merespons, tetapi juga melakukan audit berkala pada sistem informasi milik NU, termasuk website cabang, lembaga pendidikan, dan unit usaha.”

Program ini juga menggandeng BSSN dan sejumlah perusahaan teknologi untuk menyediakan perangkat pemantauan ancaman berbasis kecerdasan buatan. Fatah menargetkan setidaknya 5.000 kader ISNU tersertifikasi keamanan siber level dasar dalam dua tahun ke depan.

Arah Kebijakan: Keamanan Siber sebagai Pilar Keberlanjutan Digital NU

Kebijakan ini sejalan dengan visi besar Nahdlatul Ulama untuk menjadi organisasi keagamaan yang adaptif terhadap transformasi digital. Namun Fatah mengingatkan bahwa tanpa perhatian serius pada keamanan siber, semua inisiatif digital berisiko berbalik menjadi bencana. “Kita tidak ingin ada kasus di mana data pribadi kiyai atau pengurus besar pimpinan cabang dicuri dan dijadikan bahan pemerasan,” ujarnya.

Pemerintah sendiri, melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital, sebenarnya telah mendorong semua sektor untuk memperkuat pertahanan siber. Namun, sektor keagamaan belum menjadi prioritas. Fatah berharap ISNU bisa menjadi motor penggerak agar kebijakan ini menyentuh hingga ke tingkat ranting dan majelis taklim.

Menutup pemaparannya, Fatah mengutip hadis tentang pentingnya menjaga amanah: “Sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” Di era digital, amanah itu meluas hingga ke bit, sandi, dan server.