Ketua Satgas PKH Tersangka, Operasi Tetap Jalan

BARU SAJA: Aktivitas Satuan Tugas Penanganan Konflik Hutan (PKH) tetap bergulir meski kursi ketua kosong. Status tersangka korupsi yang kini melekat pada Febrie Adriansyah tidak membuat operasi lapangan dan administrasi berhenti sekejap pun.

Kekosongan jabatan terjadi setelah penyidik resmi menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka pada Senin malam (12/7/2026). Dokumen penyidikan yang diperoleh redaksi menyebut, penetapan ini buntut dari audit investigasi internal yang menemukan kejanggalan pengelolaan anggaran operasional satgas tahun lalu.

Sistem Kolektif Diterapkan

Satgas PKH tak menunjuk pelaksana tugas tunggal. Mekanisme darurat langsung diaktifkan: seluruh keputusan strategis diambil secara kolektif oleh forum deputi dan kepala divisi. Protokol ini telah disusun sejak awal pembentukan satgas untuk mengantisipasi situasi darurat seperti ini.

Penonaktifan Febrie Adriansyah berlaku efektif sejak surat perintah penyidikan diterbitkan. Seluruh aset dan arsip satgas langsung masuk pengamanan ketat untuk mencegah potensi hilangnya barang bukti. "Kami pastikan tidak ada kekosongan kendali. Tata kelola kami solid," ujar seorang pejabat satgas yang enggan dikutip namanya, Selasa (13/7/2026).

Fakta Kunci

• Kursi Ketua Kosong: Febrie Adriansyah resmi dinonaktifkan sejak status tersangka disematkan.
• Tersangka Korupsi: Penetapan tersangka didasarkan temuan audit internal terkait penyimpangan keuangan.
• Operasi Tetap Jalan: Seluruh tim lapangan di berbagai daerah tetap bekerja tanpa penghentian aktivitas.
• Tata Kelola Darurat: Rapat pimpinan diambil alih forum deputi secara kolektif.
• Barang Bukti Diamankan: Dokumen dan perangkat elektronik dari kantor pusat di Jakarta telah disita penyidik.

Menurut data yang dihimpun, Satgas PKH saat ini menangani program krusial, termasuk mediasi konflik lahan di Sumatra Utara dan pemetaan ulang kawasan hutan di Kalimantan. Penghentian operasi meski sesaat dikhawatirkan memicu ketidakpastian hukum dan eskalasi sengketa di lapangan.

"Konflik tidak menunggu. Kami harus tetap hadir," tegas sumber internal satgas.

Proses Hukum Berjalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih bungkam. Namun, informasi yang beredar menyebut Febrie Adriansyah telah menjalani pemeriksaan intensif sejak pekan lalu. Sejumlah barang bukti kunci telah disita dari ruang kerjanya.

Penetapan tersangka ini mengejutkan banyak kalangan. Febrie sebelumnya dikenal vokal dalam penegakan hukum lingkungan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikabarkan akan menunjuk pelaksana tugas definitif dalam waktu dekat, namun belum ada nama yang diumumkan secara resmi.

Lembaga swadaya masyarakat mendesak transparansi. "Penegakan hukum harus didukung, tapi jangan sampai satgas kehilangan momentum. Penanganan konflik harus tetap prioritas," kata Direktur Eksekutif Walhi saat dihubungi.

Dengan sistem kolektif yang kini berjalan, Satgas PKH memastikan seluruh agenda lapangan sesuai jadwal. Masyarakat di daerah konflik diimbau tetap tenang dan melanjutkan koordinasi dengan petugas yang ada. UPDATE: Perkembangan penunjukan pimpinan baru akan dilaporkan segera.

Baca juga:

• Gina S. Noer Ungkap Perjuangan di Balik Layar Aku Sebelum Aku
• Rumah Jampidsus Dikawal TNI, Diduga Terkait Penggeledahan Cipete