Mohammad Aten Hawadi Tinggalkan Mobil Dinas, Pilih Gowes ke Kantor

Bandung — Ketua DPRD Kota Bandung Mohammad Aten Hawadi membuat gebrakan simbolik di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus menggerus anggaran daerah. Mulai pekan ini, ia resmi meninggalkan mobil dinas yang biasa mengantarnya ke gedung dewan, dan beralih ke sepeda sebagai moda transportasi utama ke kantor.

Langkah ini diambil Aten Hawadi sebagai bagian dari efisiensi belanja pemerintah Kota Bandung yang tengah menghadapi tekanan krisis ekonomi. “Ini bukan sekadar aksi seremonial. Saya ingin memberi contoh bahwa penghematan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Mobil dinas menghabiskan BBM yang harganya terus naik, dan saya merasa bertanggung jawab untuk mengurangi beban itu,” ujar Aten Hawadi saat dihubungi, Kamis (10/10). Kebijakan ini muncul setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan hingga 15% dalam triwulan terakhir, sementara harga BBM subsidi juga merangkak naik mengikuti dinamika global.

Sekretariat DPRD Kota Bandung mencatat, satu unit mobil dinas pejabat setara seperti Toyota Innova atau Pajero Sport rata-rata mengonsumsi 120–150 liter BBM per bulan untuk mobilitas rutin. Dengan harga Pertamax yang kini menyentuh Rp14.500 per liter, biaya BBM bulanan untuk satu mobil dinas bisa mencapai lebih dari Rp2,1 juta. Dalam setahun, angka itu menyentuh sekitar Rp25 juta. Jika kebiasaan serupa diikuti oleh seluruh anggota dewan yang memiliki mobil dinas, maka potensi penghematan bisa mencapai Rp1,2 miliar per tahun untuk lingkup DPRD Kota Bandung saja. Aten Hawadi mengklaim, ongkos perawatan sepedanya hanya sepersepuluh dari biaya operasional mobil dinas.

Analisis: Simbol di Tengah Gejolak, atau Reformasi Anggaran yang Lebih Luas?

Sepintas, langkah seorang ketua DPRD beralih ke sepeda tampak seperti sekadar manuver politik untuk mendulang simpati publik. Namun jika ditarik ke dalam konteks tata kelola anggaran yang rapuh, inisiatif ini mencerminkan sinyal darurat yang tak bisa diabaikan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan semester pertama 2024 mencatat, belanja perjalanan dinas dan operasional kendaraan di sejumlah daerah mengalami inefisiensi hingga 20–30%. Di tengah kenaikan harga BBM yang memangkas ruang fiskal, setiap persen efisiensi menjadi krusial.

“Apa yang dilakukan Ketua DPRD Bandung ini sebenarnya bukan hal baru dalam konteks advokasi transportasi rendah karbon, tetapi unik karena datang dari lembaga yang selama ini dianggap ‘nyaman’ dengan fasilitas boros. Jika dikonsistenkan, ini bisa menjadi katalisator pergeseran norma di birokrasi,” ujar Andri Nugraha, peneliti di Pusat Studi Anggaran dan Transportasi (PUSAKA).

Namun, pertanyaan besar tetap tebersit: apakah aksi ini akan melahirkan kebijakan sistematis, atau hanya menjadi episodik? DPRD Kota Bandung memiliki kewenangan untuk mendorong revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang hak keuangan dan fasilitas anggota dewan. Tanpa ada ketentuan yang menekan belanja operasional kendaraan secara permanen, kebiasaan individu riskan luntur seiring pergantian periode kepemimpinan.

Perbandingan Biaya: Mobil Dinas vs Sepeda Anggota Dewan

Untuk melihat skala penghematan secara lebih terukur, berikut perbandingan sederhana antara penggunaan mobil dinas konvensional dan sepeda oleh seorang pejabat DPRD:

Komponen	Mobil Dinas (per bulan)	Sepeda (per bulan)
Konsumsi BBM	120–150 liter (Rp1,74–2,17 juta)	Nihil
Perawatan rutin	Rp500.000–Rp800.000	Rp50.000–Rp100.000
Pajak & asuransi	Rp350.000 (rata-rata)	Nihil
Supir/sopir	Gaji sopir Rp4,5–5 juta	Tidak diperlukan
Total per bulan	±Rp7,25 juta	±Rp100.000

Dari tabel di atas, potensi penghematan per pejabat mencapai lebih dari Rp7 juta per bulan atau sekitar Rp85 juta per tahun. Ini baru dari satu unit mobil dinas. Jika seluruh 50 anggota DPRD Kota Bandung melakukan hal serupa, penghematan tahunan bisa menembus Rp4,25 miliar—dana yang dapat dialihkan untuk program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, atau subsidi transportasi publik.

Meski demikian, skenario ini belum memperhitungkan kebutuhan mobilitas pejabat yang menuntut kecepatan atau daya jelajah lebih luas. Realitas di lapangan tetap mensyaratkan adanya keseimbangan antara efisiensi dan efektivitas kinerja. Beberapa tugas pengawasan dan kunjungan konstituen di wilayah pinggiran belum tentu bisa dijangkau dengan sepeda. Karena itu, model hibrida—mengoptimalkan sepeda untuk rutinitas harian di pusat kota, dan mobil operasional bersama untuk perjalanan jauh—menjadi jalan tengah yang perlu dipertimbangkan.

Langkah Aten Hawadi juga memperkuat wacana “green budget” yang mulai digaungkan Kementerian Keuangan. Dalam kerangka tersebut, belanja pegawai dan operasional harus ditekan sedemikian rupa untuk membuka ruang bagi belanja lingkungan dan mitigasi iklim. Konkretnya, penghematan dari sektor transportasi dinas bisa dialokasikan untuk pembangunan jalur sepeda, trotoar ramah pejalan kaki, atau bus listrik yang lebih ramah lingkungan.

[SOCIAL_TWEET]: 🚲 Ketua DPRD Bandung resmi tinggalkan mobil dinas, pilih gowes ke kantor. Di tengah lonjakan harga BBM, langkah ini bisa hemat anggaran hingga Rp85 juta/tahun per pejabat. Simak analisis kami. #DPRDBandung #EfisiensiAnggaran[SOCIAL_TG]: 🚴‍♂️ Brengsek atau patut dicontoh? Ketua DPRD Bandung kini ke kantor pakai sepeda, tinggalkan mobil dinas yang boros BBM. Potensi hemat: Rp4,25 miliar/tahun jika seluruh anggota dewan ikut. Tapi pertanyaannya: apakah ini cuma gimmick atau beneran ada perubahan aturan? Baca selengkapnya via link.