Mentan Amran Bongkar Peredaran Beras Fortifikasi Palsu Seharga Rp57 Ribu

Kementerian Pertanian (Kementan) mengambil langkah tegas menyusul terungkapnya dugaan manipulasi produk beras di pasaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara terbuka membongkar praktik kecurangan distribusi beras fortifikasi yang tidak memenuhi standar mutu dan label resmi, namun dijual dengan harga fantastis mencapai Rp57.000 per kilogram.

Temuan ini mencuat di tengah upaya pemerintah menggenjot program pemenuhan gizi masyarakat dan stabilitas harga pangan nasional. Praktik penjualan beras berlabel khusus tanpa kandungan nutrisi yang sesuai dinilai merugikan masyarakat luas, baik secara finansial maupun kesehatan.

Kronologi dan Urutan Temuan Kasus

Pengungkapan praktik lancung ini bermula dari pemantauan intensif di rantai pasok ritel modern maupun pasar tradisional. Berikut adalah rangkaian temuan yang berhasil dihimpun oleh tim pengawas pangan:

1. Laporan Kejanggalan Pasar: Tim Kementan bersama Satgas Pangan menerima aduan konsumen mengenai beras berlabel "fortifikasi premium" yang dijual jauh di atas harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp57.000 per kg.
2. Pengambilan Sampel Uji Laboratorium: Petugas mengambil sejumlah sampel dari peredaran untuk diuji kandungan zat gizi mikronya di laboratorium terakreditasi.
3. Hasil Uji Nutrisi: Hasil pengujian membuktikan bahwa beras tersebut tidak mengandung kadar mikronutrien (seperti zat besi, asam folat, dan seng) sebagaimana klaim kemasan.
4. Inspeksi Lapangan: Mentan bersama jajaran terkait langsung menginstruksikan audit menyeluruh terhadap produsen dan distributor yang memproduksi label tersebut.

"Kami tidak akan mentolerir segala bentuk penipuan terhadap konsumen. Label beras fortifikasi dijual Rp57 ribu per kilo, tapi isinya beras biasa. Ini kejahatan pangan yang memeras rakyat," tegas Mentan Andi Amran Sulaiman di Jakarta.

Modus Operandi dan Kerugian Konsumen

Beras fortifikasi sejatinya adalah beras yang diperkaya dengan vitamin dan mineral tambahan guna mencegah masalah kekurangan gizi kronis atau stunting. Namun, oknum produsen memanfaatkan tingginya minat masyarakat terhadap pangan fungsional untuk meraup keuntungan berlipat ganda secara ilegal.

Modus yang dilakukan mencakup pengemasan ulang (repacking) beras kualitas biasa ke dalam kantong berlabel fortifikasi premium, manipulasi nomor registrasi edar, hingga pemasangan klaim nutrisi fiktif. Selisih harga jual yang mencapai tiga hingga empat kali lipat dari harga beras biasa menjadi motivasi utama di balik pelanggaran hukum ini.

Langkah Tegas Penegakan Hukum

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Pertanian berkoordinasi erat dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) guna menindak para pelaku. Sejumlah langkah strategis yang langsung diterapkan meliputi:

• Penarikan Produk: Menginstruksikan seluruh jaringan ritel untuk segera menarik produk beras terkait dari rak penjualan.
• Pencabutan Izin Usaha: Menyiapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin edar bagi produsen yang terbukti memanipulasi informasi pangan.
• Proses Pidana: Menyerahkan berkas temuan kepada Satgas Pangan Polri untuk diproses sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan.

Kementerian Pertanian mengimbau masyarakat untuk lebih teliti saat membeli produk pangan berlabel khusus. Konsumen diminta memastikan legalitas izin edar BPOM atau sertifikasi resmi kementerian sebelum membeli beras dengan harga premi tinggi.